Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah pusat membentuk Desk Koordinasi Aceh di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung pembangunan, stabilitas, serta kesejahteraan masyarakat Aceh.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyambut positif pembentukan desk tersebut. Ia menilai forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di Aceh, terutama sektor ekonomi.
“Desk Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterima kasih kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI Purn Djamari Chaniago,” ujar Fadhlullah di Banda Aceh, Rabu, 19 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat pertama pembentukan Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kemenko Polkam secara hybrid. Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto bersama Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri, Dr. Sumule Tumbo.
Menurut Fadhlullah, pembentukan Desk Koordinasi Aceh merupakan tindak lanjut instruksi Menko Polkam. Forum tersebut akan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dalam menangani berbagai isu strategis.
“Terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan berbagai isu strategis di Aceh,” katanya melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.
Desk Koordinasi Aceh juga diarahkan untuk memperkuat deteksi dini, pencegahan, penanganan, monitoring, dan evaluasi terhadap berbagai persoalan di Aceh. Selain menjaga stabilitas politik dan keamanan, forum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan.
Fadhlullah mengatakan koordinasi tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus Aceh berjalan efektif, termasuk dalam peningkatan pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah kementerian dan lembaga akan terlibat dalam desk tersebut, antara lain Kemenko Polkam, Kemenko Kumham dan Imipas, Kemenko Infrawil, Kemendagri, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Perhubungan, Kemendikdasmen, Kementerian Ketenagakerjaan, BNPB, Kemensos, Komdigi, TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, BSSN, serta Pemerintah Aceh.
Keterlibatan banyak kementerian dan lembaga tersebut dinilai dapat membuka ruang koordinasi yang lebih kuat untuk mendorong percepatan pembangunan Aceh.
“Terutama terkait dengan perkembangan ekonomi Aceh, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tentu saja termasuk penguatan tata kelola Pemerintah Aceh,” ujar Fadhlullah.
Wakil Gubernur Aceh bahkan mengusulkan agar Desk Koordinasi Aceh membentuk kelompok kerja khusus yang menangani pembangunan ekonomi. Menurutnya, langkah tersebut penting agar persoalan kemiskinan dan pengangguran dapat ditangani secara lebih terarah.
“Sehingga dapat fokus dan kuat dalam membantu Aceh untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Pemerintah Aceh berharap Desk Koordinasi Aceh segera memiliki struktur, keanggotaan, pembagian tugas, dan mekanisme kerja yang jelas. Penyempurnaan tersebut dinilai penting agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang sudah berjalan.
Fadhlullah menegaskan Pemerintah Aceh siap mendukung pembentukan desk tersebut. Ia berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui forum baru itu dapat menghasilkan langkah konkret bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
