Byklik.com | Ngada – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan dukungan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026.
Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan rumah setelah proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara menyeluruh, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak. Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, BNPB memberikan bantuan sebesar Rp15 juta. Sementara rumah rusak sedang memperoleh bantuan Rp30 juta.
Bagi rumah yang mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap). Selama menunggu pembangunan selesai, warga dapat memperoleh dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu atau menempati hunian sementara (huntara).
Warga dengan rumah rusak berat dapat memilih salah satu dari dua skema tersebut. DTH digunakan untuk menyewa tempat tinggal, sedangkan huntara menjadi tempat tinggal sementara sampai huntap selesai dibangun.
“Rusak ringan akan menerima 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan yang rusak berat misal rumahnya hancur akan dibangunkan hunian sementara untuk tempat tinggal sambil menunggu hunian permanen, hunian tetap dibangun atau diberikan dana tunggu hunian,” kata Suharyanto saat meninjau Puskesmas Riung, Kabupaten Ngada, Selasa, 18 Agustus 2026.
Suharyanto menegaskan seluruh bantuan tersebut baru dapat direalisasikan setelah pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan rumah selesai dilakukan. Langkah itu diperlukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus mencegah terjadinya data ganda maupun kesalahan dalam menetapkan kategori kerusakan.
Karena itu, Kepala BNPB meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat sinergi dalam proses pendataan dan verifikasi rumah warga terdampak. Kolaborasi pemerintah daerah, BPBD, dan unsur terkait dinilai penting agar proses berjalan cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mempercepat penanganan, BNPB juga meminta setiap kabupaten dan kota terdampak segera membentuk satuan tugas percepatan penanganan darurat. Satgas dapat dibentuk oleh bupati atau wali kota dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
Pembentukan satgas diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana, termasuk pendataan kerusakan rumah, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penyiapan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.
“Pendataan harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya. Karena itu, sinergi seluruh unsur di daerah sangat penting agar proses ini berjalan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Suharyanto.
BNPB bersama pemerintah daerah akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan penanganan pascagempa, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penyiapan solusi tempat tinggal bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan.
