Byklik.com | Banda Aceh – Ribuan warga mengikuti zikir akbar dan doa tolak bala di pelataran Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk memperingati 21 tahun perdamaian Aceh.
Masyarakat mulai memadati kawasan Masjid Raya Baiturrahman sejak selepas Salat Subuh. Selain mengikuti zikir dan doa bersama, sejumlah peserta menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan yang dinilai berkaitan dengan kondisi dan masa depan Aceh.
Aspirasi yang disampaikan mencakup pelaksanaan syariat Islam, lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, hingga keberlanjutan perdamaian Aceh.
Koordinator kegiatan, Tgk. Muslim At-Thahiry, mengatakan terdapat 10 tuntutan yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Menurut dia, tuntutan itu berkaitan dengan sejumlah isu yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat Aceh.
“Salah satu tuntutan ditujukan kepada TNI, Polri, dan Kejaksaan agar menghormati serta berkomitmen terhadap penerapan syariat Islam secara kaffah,” ujar Muslim.
Peserta juga meminta aparat menghormati dan mematuhi qanun, fatwa, serta tausiah yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.
Selain itu, massa mendesak Pemerintah Aceh menyusun qanun mengenai penggunaan media sosial yang menurut mereka perlu disesuaikan dengan prinsip syariat Islam dan kearifan lokal.
Mereka juga menyerukan penguatan kelembagaan Wilayatul Hisbah di bawah Dinas Syariat Islam. Pemerintah pusat turut diminta mengembalikan Tanah Wakaf Blang Padang Banda Aceh kepada Masjid Raya Baiturrahman.
Soroti Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dalam bidang sumber daya alam, peserta menyampaikan tuntutan agar pemerintah menghentikan aktivitas yang mereka nilai berpotensi merusak lingkungan, termasuk eksploitasi minyak dan gas bumi, pertambangan emas, serta pengambilan pasir secara ilegal.
Massa juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pemasangan pipa gas Andaman menuju Pulau Jawa. Mereka meminta pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar dan merata bagi masyarakat Aceh.
Di bidang infrastruktur, peserta mendesak pemerintah pusat memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.
Menurut massa, percepatan perbaikan infrastruktur diperlukan untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana serta mencegah dampak sosial dan ekonomi yang lebih berat.
Peserta juga menyerukan agar berbagai elemen masyarakat Aceh, mulai dari ulama, santri, geuchik, mukim, majelis adat, pengusaha, pemuda, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat, bersatu dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam serta amar makruf nahi mungkar.
Sampaikan Aspirasi tentang Masa Depan Aceh
Selain persoalan keagamaan, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur, massa menyampaikan aspirasi terkait sejarah dan status politik Aceh.
Mereka meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional mengembalikan apa yang mereka sebut sebagai status quo ante bellum Aceh.
Massa juga mendesak PBB mengadili pihak-pihak yang menurut mereka bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat di Aceh melalui mekanisme hukum internasional.
“Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, kami meminta PBB dan masyarakat internasional menyelenggarakan self-determination right di Aceh,” ujar Muslim.
Tuntutan tersebut merupakan aspirasi yang disampaikan peserta kegiatan dan belum merupakan keputusan atau kebijakan resmi pemerintah maupun lembaga internasional.
Zikir dan Doa Berlangsung Khidmat
Setelah penyampaian aspirasi, ribuan peserta mengikuti zikir akbar dan doa bersama. Doa tolak bala dipanjatkan sebagai bagian dari rangkaian peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.
Suasana berlangsung khidmat saat peserta mengikuti zikir dan doa di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.
Namun, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, situasi di sekitar masjid dilaporkan sempat memanas dan terjadi kericuhan. Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi mengenai penyebab maupun dampak dari kericuhan tersebut.
Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh melalui zikir dan doa bersama itu menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengenang perjalanan perdamaian sekaligus menyampaikan aspirasi mengenai berbagai persoalan yang masih dihadapi Aceh.[]
