Byklik.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk segera menangani pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan.
Instruksi tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.
Bahlil mengatakan pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah titik di Kalimantan. Menurutnya, Presiden meminta Kementerian ESDM berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk mengambil langkah terukur agar gangguan kelistrikan dapat segera ditangani.
“Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman di beberapa titik. Karena itu, Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikannya dengan baik,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, pemadaman tersebut bukan disebabkan oleh persoalan ketersediaan energi. Berdasarkan informasi yang diterima dari PLN, gangguan kelistrikan terjadi berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan.
“Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya tidak ada masalah,” katanya.
Selain persoalan kelistrikan, Bahlil menyampaikan arahan Presiden mengenai kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah diminta menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan.
Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah akan mempertimbangkan penyesuaian harga dengan memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia yang tercermin dalam Indonesia Crude Price (ICP).
“Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM dengan subsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, kita juga yang nonsubsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu,” ujar Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan arahan Presiden terkait pelaksanaan program hilirisasi di sektor pertambangan. Pemerintah akan memastikan perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan kemudian mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjalankan komitmen hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahlil menegaskan pemerintah akan mengambil langkah apabila terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan.
“Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.
Kementerian ESDM bersama PLN akan menindaklanjuti arahan tersebut, terutama dalam menangani pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Pemerintah berharap penanganan dapat dilakukan secara efektif sehingga pelayanan kelistrikan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Selain penanganan gangguan listrik, pemerintah juga akan memantau perkembangan harga energi dan pelaksanaan kebijakan hilirisasi agar seluruh kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
