Byklik.com | Redelong – Balai Sarana dan Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Perwakilan Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah meninjau rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi 2025. Peninjauan dilakukan di Kampung Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kamis, 16 Juli 2026.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur air bersih bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya warga yang akan direlokasi ke kawasan hunian baru di Kecamatan Gajah Putih.
Rombongan dipimpin Penata Kelola Penyehatan Lingkungan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Air Minum II, Husnul Manfuz. Turut hadir M. Basri, dan Deka Febrianti, selaku Asisten Konsultan Individu Teknik Penanganan SPAM Pascabencana dalam program Preparation of Integrated Implementation Plan for Build Back Better, Safer and Sustainable (BBBSS) Infrastructure Perwakilan Provinsi Aceh.
Kunjungan tersebut juga dihadiri jajaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PDAM Tirta Bengi, unsur Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, serta perwakilan Kecamatan Timang Gajah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Perumda PDAM Tirta Bengi Bener Meriah, Dr. Samusi Purnawira Dade, menyampaikan sejumlah usulan terkait pembangunan IPA beserta jaringan SPAM. Menurutnya, lokasi IPA perlu dilengkapi pagar pengaman dan fasilitas pendukung agar dapat beroperasi secara optimal serta terjaga keberlanjutannya.
Selain itu, Samusi menekankan pentingnya penataan lahan dan pembangunan jaringan perpipaan yang tidak menghambat proses pembebasan lahan masyarakat. Ia mengatakan pembangunan jaringan distribusi air harus mengacu pada desain, blueprint, dan ketentuan teknis yang telah disusun, termasuk pembangunan jalur distribusi sepanjang sekitar satu kilometer dari kawasan perbukitan menuju permukiman warga.
“Seluruh pembangunan diharapkan mengikuti perencanaan teknis yang telah disusun agar pelaksanaannya berjalan efektif dan mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Samusi.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta juga menyinkronkan rencana pembangunan infrastruktur air bersih untuk kawasan relokasi masyarakat terdampak bencana. Sistem penyediaan air minum beserta jaringan distribusinya dinilai menjadi infrastruktur penting untuk mendukung proses pemulihan pascabencana sekaligus menjamin pelayanan air bersih yang berkelanjutan.
Sementara itu, tim Balai Sarana dan Prasarana Kementerian PU menegaskan bahwa penyusunan master plan, penentuan lokasi IPA, pembangunan jaringan distribusi, serta penataan kawasan harus mengacu pada hasil kajian kebencanaan dan kajian teknis yang telah dilakukan.
Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan seluruh lokasi pembangunan berada di kawasan yang telah dinyatakan aman berdasarkan hasil kajian geologi serta rekomendasi instansi teknis terkait.
Masyarakat Kampung Lampahan Induk, Dusun Intan, yang terdampak bencana hidrometeorologi pada 2025 direncanakan menempati kawasan hunian baru di Kecamatan Gajah Putih sebagai bagian dari program pemulihan pascabencana yang dilaksanakan pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kecamatan Timang Gajah, Andi Syahputra, yang mewakili Camat Timang Gajah, mengatakan proses pelepasan lahan untuk kebutuhan relokasi akan dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Ia juga mengusulkan pembangunan embung sebagai sarana penampungan air untuk menjaga ketersediaan debit air secara berkelanjutan. Menurutnya, keberadaan embung akan menjadi infrastruktur pendukung yang penting bagi SPAM sehingga kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Timang Gajah dapat terpenuhi secara optimal dalam jangka panjang.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Kementerian PU berharap pembangunan SPAM dan IPA dapat segera direalisasikan. Proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus mendukung percepatan pemulihan kawasan secara berkelanjutan.***
