Byklik.com | Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memetakan empat langkah strategis untuk menutup kesenjangan kapabilitas kecerdasan artifisial di Indonesia. Upaya ini dilakukan di tengah tingginya tingkat adopsi AI oleh masyarakat agar pemanfaatannya tidak sekadar untuk penggunaan dasar, tetapi mampu mendorong transformasi di sektor pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan pemerintahan secara produktif, bertanggung jawab, serta berdaya saing.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan Indonesia saat ini termasuk salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di dunia. Indonesia bahkan masuk lima besar dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk coding, analitik data, dan pendidikan. Selain itu, hampir separuh angkatan kerja telah memanfaatkan AI setiap pekan.
“Adopsi saja mungkin tidak cukup, memakai AI saja tidak cukup, tapi bagaimana kapabilitas dalam menggunakannya menjadi sangat penting,” kata Nezar dalam forum diskusi Closing the AI Capability Gap in Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juli 2026.
Meski demikian, Nezar menilai tingginya adopsi AI belum sepenuhnya diikuti kemampuan masyarakat maupun dunia usaha dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara mendalam. Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan lagi akses terhadap AI, melainkan kualitas penggunaannya.
“Ini bukan soal kesenjangan akses, tapi kesenjangan dalam hal kedalaman,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kesenjangan tersebut terlihat dari masih lebarnya perbedaan kemampuan antara pengguna AI yang sangat mahir dengan pengguna rata-rata. Di sisi lain, sebagian besar pelaku usaha masih memanfaatkan AI sebatas untuk kebutuhan operasional dasar dan belum mengintegrasikannya sebagai bagian dari transformasi model bisnis.
Kondisi serupa juga terjadi pada jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya terdigitalisasi sehingga belum siap mengoptimalkan pemanfaatan AI.
“Kita tidak bisa membangun satu AI house atau rumah AI atas fondasi yang bahkan belum pernah terdigitalisasi,” ujarnya.
Sebagai landasan pengembangan AI nasional, pemerintah terus memperkuat regulasi melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA), Peta Jalan AI Nasional, serta Etika AI Nasional yang tengah diproses menjadi Peraturan Presiden dengan pendekatan berbasis risiko.
“Kita membutuhkan kerangka pengembangan AI yang jelas dan kuat dengan perencanaan yang matang,” ungkap Nezar.
Nezar menjelaskan, langkah strategis pertama difokuskan pada sektor pendidikan. Kemkomdigi mendorong pemanfaatan AI secara terstruktur di lingkungan pendidikan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kesesuaian usia peserta didik.
“Kita harus beralih dari eksperimentasi informal oleh siswa menuju adopsi kelembagaan yang terstruktur, aman dan sesuai dengan tahapan usia,” katanya.
Langkah kedua menyasar sektor kesehatan. Menurut Nezar, pemanfaatan AI telah terbukti membantu proses penapisan tuberkulosis (TBC) sehingga mampu memperkuat layanan kesehatan, terutama di daerah yang masih kekurangan dokter spesialis.
“AI sangat berguna untuk membantu kerja-kerja dokter di daerah terpencil,” tuturnya.
Sementara itu, langkah ketiga diarahkan pada sektor jasa keuangan. Pemerintah ingin memperluas penggunaan AI yang selama ini banyak dimanfaatkan korporasi besar, seperti untuk mendeteksi penipuan (fraud detection), pengelolaan sumber daya manusia, hingga rekrutmen, agar juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan mikro.
“Kini saatnya memperluas instrumen ini ke lembaga-lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat di luar kota-kota besar,” ujarnya.
Adapun langkah keempat difokuskan pada sektor publik. Kemkomdigi menilai pemanfaatan AI di lingkungan pemerintahan masih belum merata, padahal teknologi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
“Aparatur sipil negara berhak mendapatkan hasil efisiensi yang sama seperti korporasi-korporasi besar yang telah menggunakan AI,” kata Nezar.
Menutup paparannya, Nezar menegaskan AI harus diposisikan sebagai alat yang melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Karena itu, penguatan literasi AI harus berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan bernalar agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara bijaksana.
“AI ini harus didudukkan sebagai tools, complementary, sebagai partner dalam bekerja,” pungkasnya.
