Byklik.com | Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) secara resmi meminta Presiden RI Prabowo Subianto meninjau kembali persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Dalam surat yang telah dikirim ke Istana, Mualem mengusulkan agar pengolahan gas dilakukan di darat melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun serta meminta skema bagi hasil migas untuk Aceh ditinjau ulang.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, mengatakan surat tersebut telah dikirim pekan lalu sebagai respons atas persetujuan PoD I yang diterbitkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
“Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respons Pemerintah Pusat,” kata Nurlis di Banda Aceh, Senin, 6 Juli 2026.
Surat Gubernur Aceh bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026 dengan perihal Peninjauan dan Revisi Persetujuan Rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja South Andaman telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026.
Nurlis menjelaskan, surat tersebut merupakan tindak lanjut atas keputusan Menteri ESDM melalui surat Nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 tertanggal 9 Maret 2026 yang menyetujui pengolahan gas mentah Lapangan Tangkulo menggunakan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) di laut.
Sebelum surat dikirim kepada Presiden, Pemerintah Aceh terlebih dahulu mengkaji dokumen PoD I tersebut melalui rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, pada 25 Juni 2026. Rapat melibatkan unsur pemerintah, pakar migas, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Dari hasil rapat itulah yang menjadi inti surat gubernur,” ujar Nurlis.
Menurutnya, terdapat empat poin utama yang disampaikan Gubernur Aceh kepada Presiden.
Pertama, Pemerintah Aceh meminta agar skema bagi hasil migas dalam PoD I ditinjau kembali. Saat ini, porsi bagi hasil yang diterima pemerintah dinilai masih terlalu kecil, yakni sebesar 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak.
“Harus dirasionalisasi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan Aceh,” kata Nurlis.
Kedua, Pemerintah Aceh mengusulkan agar gas dari Lapangan Tangkulo diolah di darat (onshore) melalui fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, memanfaatkan infrastruktur bekas PT Arun NGL yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Usulan tersebut juga disebut sejalan dengan RPJMN 2025–2029 serta visi Asta CitaPresiden Prabowo Subianto.
Ketiga, Gubernur Mualem meminta Presiden mengarahkan Menteri ESDM untuk meninjau dan merevisi persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo WK South Andaman.
Keempat, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya alokasi khusus minyak dan gas bumi bagi Aceh sebagai daerah penghasil.
Nurlis menambahkan, kawasan Andaman saat ini memiliki enam wilayah kerja migas utama, yaitu Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.
Lapangan Tangkulo diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 300 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Dari jumlah tersebut, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA)kepada PLN, sementara sisanya dinilai berpotensi menjadi bahan baku pengembangan berbagai industri hilir di Aceh.
Selain gas, lapangan tersebut juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Komoditas itu dapat diolah menjadi nafta, kerosin, dan gasoline yang menjadi bahan baku industri petrokimia, cat, hingga bahan bakar minyak.
“Kondensat akan menjadi penggerak lahirnya kilang (refinery). Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi,” kata Nurlis.
