Byklik.com | Riau – Komisi IV DPR RI menyoroti pentingnya penguatan perlindungan bagi personel Manggala Agni yang bertugas di garis depan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain memastikan kesiapan personel dan peralatan, Komisi IV menilai pemerintah perlu memberikan jaminan kesehatan dan asuransi jiwa yang memadai bagi para petugas mengingat tingginya risiko yang mereka hadapi.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau, Jumat, 3 Juli 2026. Kunjungan tersebut bertujuan mengawasi kesiapsiagaan penanggulangan karhutla, termasuk efektivitas langkah pencegahan dan sinergi antarinstansi.
Alex mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan personel Manggala Agni telah dibekali perlengkapan sesuai standar sekaligus memperoleh perlindungan kesehatan yang layak.
“Kunjungan kami ingin memastikan bahwa kawan-kawan Manggala Agni dilengkapi dengan perlengkapan yang memenuhi standar. Demikian juga jaminan atas kesehatan mereka, karena kita ketahui bersama bahwa tugas mereka ini menghadapi tantangan nyawa. Oleh karena itu mereka harus dibekali dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang berbeda dari kita yang bekerja di dalam ruangan,” ujar Alex.
Dalam pemaparan kepada Komisi IV DPR RI terungkap bahwa sepanjang 1 Januari hingga 30 Juni 2026 telah terdeteksi sebanyak 8.069 hotspot di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 329 titik telah terkonfirmasi sebagai kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah melaksanakan empat periode Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan mengerahkan empat pesawat. Selama operasi tersebut dilakukan 131 sortie penyemaian awan menggunakan 128,2 ton natrium klorida (NaCl) guna menekan potensi terjadinya kebakaran.
Alex menegaskan perlindungan terhadap personel Manggala Agni merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan sistem penanggulangan karhutla secara nasional. Menurutnya, petugas yang bekerja langsung di lapangan harus mendapat dukungan berupa perlengkapan, keselamatan kerja, hingga jaminan sosial yang memadai.
“Para petugas berada di garis depan menghadapi risiko tinggi. Karena itu, dukungan perlengkapan, perlindungan keselamatan kerja, dan jaminan sosial harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Komisi IV DPR RI juga menyoroti tingginya intensitas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang menempati urutan kedua secara nasional setelah Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menunjukkan Riau masih menjadi wilayah prioritas dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla.
“Oleh karena itu, tujuan kunjungan ini adalah mendapatkan informasi yang valid mengenai langkah-langkah Kementerian Kehutanan sebagai leading sector dalam mengatasi persoalan karhutla yang terus berulang,” kata Alex.
Selain mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mitigasi karhutla, Komisi IV DPR RI juga meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan.
“Di samping itu, kami meminta ketegasan Kementerian Kehutanan agar titik-titik api yang berulang dari tahun ke tahun segera ditindak tegas sesuai kewenangannya,” pungkas Alex.
