Byklik.com | Bandung – Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang diundang sebagai narasumber pada Forum Nasional bertajuk “Optimalisasi Peran BUMN dalam Mendukung Kerja Sama Antar Daerah (KAD)” yang digelar di Graha PT Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 30 Juni 2026.
Forum yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), pelaku usaha, serta kalangan akademisi untuk memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi melalui optimalisasi kerja sama antardaerah dan penguatan sistem logistik nasional.
Selain Haili Yoga, forum menghadirkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muslimin Anwar, Direktur Komersial PT Pos Indonesia, Fahdel Akbar, Direktur Utama Rumah Tani, Bahtiar, serta akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Rully Tri Cahyono. Diskusi dipandu Guru Besar Universitas Bengkulu, Prof. Willy Abdillah, dan diikuti perwakilan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pelaku usaha, serta akademisi dari berbagai daerah.
Dalam paparannya, Haili Yoga menegaskan bahwa keberhasilan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) tidak cukup diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman, tetapi harus diimplementasikan secara nyata agar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya petani.
Ia mencontohkan pengalaman Kabupaten Aceh Tengah saat menghadapi gangguan distribusi pangan akibat bencana yang memutus akses transportasi darat. Ketika panen raya cabai mencapai sekitar 120 ribu ton, distribusi ke berbagai daerah terhambat sehingga harga cabai di tingkat petani anjlok. Di sisi lain, harga cabai di sejumlah daerah justru melonjak hingga sekitar Rp300 ribu per kilogram akibat terbatasnya pasokan.
Menurut Haili, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan komoditas, melainkan pada lemahnya koordinasi antardaerah dan tingginya biaya distribusi akibat keterbatasan infrastruktur.
“Kerja sama antardaerah harus menghasilkan aksi nyata. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten harus hadir bersama memberikan solusi, termasuk dukungan infrastruktur dan subsidi distribusi agar harga pangan tetap stabil dan petani memperoleh kepastian pasar,” kata Haili.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menjalin kerja sama dengan Rumah Tani Nusantara, PT Pos Indonesia, Bank Indonesia, dan sejumlah mitra lainnya untuk memperkuat sistem distribusi hasil pertanian. Namun, menurutnya, kolaborasi tersebut masih perlu diperkuat agar mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap pengendalian inflasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Haili juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur logistik sebagai langkah strategis untuk menekan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, pembangunan gudang penyimpanan, cold storage bagi komoditas hortikultura, sentra distribusi pangan, peningkatan konektivitas transportasi, pembangunan jalan produksi, revitalisasi pasar rakyat, serta pemberian subsidi distribusi pangan dan pupuk merupakan bagian penting dalam memperkuat rantai pasok nasional.
Ia menilai dukungan pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut sehingga biaya logistik dapat ditekan, disparitas harga antarwilayah berkurang, dan distribusi komoditas pertanian menjadi lebih efisien.
Di akhir pemaparannya, Haili Yoga menegaskan bahwa petani harus menjadi aktor utama dalam implementasi Kerja Sama Antar Daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mendorong penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi modern, peningkatan akses pembiayaan, pendampingan teknologi budidaya, serta pengembangan kemitraan pemasaran agar petani memperoleh kepastian pasar dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga kerja sama antardaerah tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.***
