Byklik.com | Jakarta – Sikap lebih ketat (hawkish) Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan kenaikan suku bunga dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, upaya tersebut dinilai perlu didukung kebijakan fiskal dan pengelolaan pasar keuangan yang lebih terkoordinasi oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan pasar kini menunggu respons lanjutan dari pemerintah dan Kementerian Keuangan setelah BI mengirimkan sinyal kuat bahwa stabilitas rupiah menjadi prioritas utama.
“Bank Indonesia sudah memberikan sinyal yang jelas kepada pasar bahwa stabilitas rupiah adalah prioritas. Kenaikan suku bunga merupakan langkah yang tepat dan diperlukan. Namun setelah ini, pasar akan mulai melihat apakah ada tindak lanjut dari sisi fiskal dan pengelolaan pasar keuangan. BI tidak bisa bekerja sendirian,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Jumat, 29 Mei 2026.
Menurut Fakhrul, tekanan terhadap rupiah, perubahan likuiditas global, serta meningkatnya premi risiko internasional membuat stabilitas ekonomi perlu lebih diutamakan sebelum pemerintah kembali mendorong pertumbuhan secara agresif.
Ia menilai salah satu perhatian pelaku pasar saat ini adalah struktur kurva imbal hasil (yield curve) obligasi pemerintah yang dinilai terlalu datar. Imbal hasil obligasi tenor satu tahun dan sepuluh tahun saat ini berada di kisaran yang hampir sama, yakni sekitar 6,7 persen.
“Kondisi tersebut tidak lazim karena instrumen jangka panjang semestinya memberikan premi risiko yang lebih tinggi dibanding tenor pendek,” katanya.
Fakhrul menilai pemerintah memang berkepentingan menjaga biaya pendanaan tetap rendah untuk mendukung pembangunan. Namun, dalam kondisi stabilisasi rupiah, terdapat kompromi kebijakan yang harus dikelola secara realistis.
“Kita harus jujur bahwa menjaga rupiah dan menjaga biaya pendanaan murah secara bersamaan tidak selalu bisa dilakukan dalam waktu yang sama,” ujarnya.
Ia menambahkan pasar obligasi jangka panjang perlu diberi ruang untuk menemukan tingkat imbal hasil yang lebih wajar agar premi risiko Indonesia dapat tercermin secara transparan.
Menurutnya, investor global saat ini menilai premi risiko Indonesia belum sepenuhnya tercermin pada obligasi tenor panjang. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi minat investor menahan aset berdenominasi rupiah dan pada akhirnya menambah tekanan di pasar valuta asing.
Meski demikian, Fakhrul menegaskan normalisasi pasar obligasi bukan berarti membiarkan kenaikan imbal hasil terjadi tanpa kendali. Yang dibutuhkan adalah struktur yield curve yang sehat dan mampu mencerminkan risiko, ekspektasi inflasi, serta kebutuhan pendanaan secara terbuka.
“Ini bukan soal memilih antara pertumbuhan atau stabilitas. Yang dibutuhkan adalah urutan yang tepat. Saat ini stabilitas harus diperkuat terlebih dahulu,” katanya.
Fakhrul menilai fase kebijakan ekonomi Indonesia saat ini tidak lagi hanya bergantung pada pengetatan moneter, melainkan membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia.
“BI sudah memberikan hawkish stance yang dibutuhkan pasar. Sekarang saatnya pemerintah bergerak melalui komunikasi yang lebih kuat, penyesuaian fiskal yang kredibel, serta normalisasi pasar obligasi,” tutupnya.
