Byklik.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat institusi yudikatif dan penegakan hukum untuk melindungi kekayaan negara serta menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan penyelamatan aset dan kekayaan negara menjadi hal mendasar demi menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.
Menurutnya, kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai jika kekayaan negara terus diambil dan tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.
“Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengapresiasi capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menyelamatkan aset negara.
Meski begitu, ia menilai masih banyak potensi kekayaan negara yang harus diselamatkan dari praktik penyalahgunaan dan penguasaan ilegal.
“Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak. Apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa,” tegasnya.
Prabowo memastikan pemerintah akan terus hadir melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten demi memperkuat negara dan menjaga kepentingan rakyat.
“Kita harus tegakkan hukum, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara akan hadir terus. Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit, lebih hebat lagi,” ujarnya.
Selain menyoroti penegakan hukum, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan sektor yudikatif sebagai fondasi sistem keadilan yang berintegritas.
Ia menyebut peningkatan kesejahteraan hakim menjadi langkah strategis untuk menjaga independensi lembaga peradilan sekaligus mencegah praktik suap.
“Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok,” kata Prabowo.
Presiden juga mengingatkan seluruh hakim agar menjaga integritas dan menghadirkan keadilan yang nyata bagi masyarakat.
“Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari, dan masyarakat kita, dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan,” pungkasnya.
