Byklik.com | Bekasi – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik terkait pengadaan Program Sekolah Rakyat, termasuk meluruskan isu yang berkembang di masyarakat.
Hal itu disampaikan Agus Jabo saat menghadiri kegiatan klarifikasi pengadaan Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Sabtu, 9 Mei 2026.
“Kalau tidak kita jelaskan secara utuh, masyarakat akan terus mencari,” ujarnya.
Ia menegaskan Program Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden yang harus dijaga dari berbagai bentuk gangguan maupun penyimpangan.
“Karena ini program prioritas Presiden, tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggu, baik itu secara teknis maupun penyelewengan,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Sosial bersama Tim Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terkait isu dugaan markup harga pengadaan sepatu dan perlengkapan Sekolah Rakyat yang menjadi perhatian publik.
Pembahasan meliputi penyusunan spesifikasi teknis, mekanisme pemilihan penyedia, dasar pagu anggaran, hingga tahapan pengadaan Tahun Anggaran 2026.
Inspektur Bidang Penunjang, S. Hartanto, mengatakan proses pengadaan telah melalui tahapan kualifikasi dan benchmarking, termasuk studi pembanding ke Sekolah Taruna Nusantara untuk memastikan kesesuaian spesifikasi kebutuhan.
Sementara itu, Agus Jabo menyebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah membentuk tim khusus untuk melakukan audit internal secara mendalam.
“Saya minta hasil investigasi ini dilakukan secara mendalam, karena nanti akan kita serahkan ke aparat penegak hukum,” katanya.
Ia menargetkan hasil investigasi dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.
“Minggu depan harus sudah clear terkait investigasi pengadaan ini,” ujarnya.
Menutup arahannya, Agus Jabo mengapresiasi jajaran pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan mengingatkan pentingnya menjaga soliditas serta bekerja sesuai aturan.
“Kita harus solid, bekerja sesuai aturan, dan tetap bekerja dengan riang gembira,” pungkasnya.
