Byklik.com | Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 8 Mei 2026, untuk melaporkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial, termasuk program Sekolah Rakyat.
Langkah itu dilakukan sebagai bentuk keterbukaan Kemensos terhadap pengawasan penggunaan anggaran sekaligus memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan.
“Kami bersama Pak Wamen, Pak Sekjen akan silaturahmi ke KPK untuk minta nasihat, minta masukan, sekaligus juga kita akan memberikan informasi tentang proses-proses pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Kamis, 7 Mei 2026.
Selain melapor ke KPK, Gus Ipul juga membentuk tim khusus untuk mendalami isu pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
Ia menunjuk Wakil Menteri Sosial dan Inspektur Jenderal Kemensos untuk melakukan penelusuran serta menyusun laporan lengkap dalam sepekan ke depan.
“Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, pendalaman, dan melaporkannya dalam minggu depan,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan Kemensos terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat terkait penggunaan anggaran maupun proses pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, seluruh pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat, termasuk sepatu dan seragam siswa, dilakukan melalui mekanisme lelang yang transparan sesuai ketentuan.
“Semua sepatu tentu untuk siswa sekolah rakyat, semua seragam tentu untuk siswa sekolah rakyat, dan ada juga yang untuk para guru. Tapi semuanya itu dilakukan dengan proses yang transparan melalui proses lelang yang semestinya,” jelasnya.
Ia juga kembali membantah isu markup harga sepatu siswa Sekolah Rakyat yang viral di media sosial. Gus Ipul menyebut narasi tersebut merupakan hoaks dan memutarbalikkan fakta.
Menurutnya, foto sepatu bermerek yang beredar di media sosial merupakan dokumentasi kegiatan di Malang pada 2 Mei 2025, saat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan hadiah sepatu kepada 10 siswa Sekolah Rakyat menggunakan anggaran APBD Pemprov Jawa Timur, bukan dari pengadaan Kemensos.
Karena itu, Gus Ipul menilai tidak tepat membandingkan foto sepatu tertentu dengan keseluruhan pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat yang memiliki spesifikasi dan fungsi berbeda.
