Byklik.com | Jakarta – Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga pupuk dunia yang mencapai lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan global.
Kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons potensi krisis pupuk global yang dipicu dinamika geopolitik dan perdagangan internasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, langkah ini diambil setelah pemerintah mencermati kondisi global yang menunjukkan ketidakstabilan.
“Presiden sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tetapi merespons lebih awal dengan kebijakan,” ujar Amran dalam keterangannya, Minggu, 3 Mei 2026.
Lonjakan harga pupuk global dipicu sejumlah faktor, di antaranya konflik di Timur Tengah sejak Februari 2026 yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz—jalur utama sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia. Selain itu, penghentian ekspor pupuk nitrogen oleh China turut memperburuk kondisi.
Akibatnya, harga urea internasional meningkat tajam dalam waktu singkat dan berpotensi mengganggu produksi pangan di berbagai negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Penurunan harga pupuk bersubsidi mencakup sejumlah jenis pupuk utama yang digunakan petani, seperti urea, NPK, dan ZA. Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk menjaga daya tanam petani pada musim tanam 2026.
Selain penyesuaian harga, pemerintah juga melakukan pembenahan di sektor distribusi. Melalui Instruksi Presiden, sebanyak 145 regulasi terkait pupuk dipangkas guna mempercepat penyaluran dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani.
Akses pupuk turut diperluas melalui sistem berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan seluruh kecamatan sentra pangan telah terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026 agar pupuk tersedia tepat waktu.
Di sisi pasokan, pemerintah telah melakukan diversifikasi sejak 2025 untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor. Langkah ini dinilai mampu menekan dampak gangguan distribusi global, termasuk penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China.
Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Selain itu, akses pupuk diperluas bagi lebih dari 16 juta petani dan diharapkan mampu mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata.
Pemerintah juga memperkuat perlindungan di sektor hilir dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan menjaga agar petani tetap memperoleh keuntungan meskipun menghadapi tekanan harga global.
Dengan pendekatan hulu hingga hilir, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan pendapatan petani. Kebijakan ini dinilai tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi menyasar seluruh rantai produksi pertanian.
Di kawasan Asia Tenggara, sejumlah negara mulai merasakan dampak krisis pupuk. Sebagian petani di Thailand dilaporkan menunda masa tanam akibat tingginya harga pupuk. Sementara itu, Vietnam menghadapi tekanan pada sektor ekspor beras karena terganggunya pasokan pupuk dari China dan kawasan Teluk.
Data menunjukkan Vietnam mengimpor lebih dari 480.000 ton pupuk dari China pada kuartal pertama 2026. Adapun Filipina masih bergantung hingga 75 persen pada impor pupuk dari negara tersebut tanpa cadangan domestik yang memadai. Thailand juga terdampak karena sebagian pasokan pupuknya berasal dari China dan kawasan Teluk.
Di tengah kondisi tersebut, Indonesia dinilai berada pada posisi yang relatif lebih kuat berkat diversifikasi pasokan, peningkatan produksi domestik, serta konsistensi kebijakan subsidi.
Amran menambahkan, ketahanan pangan nasional tetap terjaga meskipun menghadapi ancaman El Niño dan ketidakpastian global. Cadangan beras pemerintah saat ini disebut telah melampaui 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai program peningkatan produksi, seperti pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Perum Bulog.
“Capaian ini menjadi bantalan kuat untuk menjaga stabilitas pangan nasional di tengah berbagai tekanan global,” kata Amran.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional melalui kebijakan yang terukur dan responsif. Dengan demikian, petani diharapkan tetap mampu berproduksi secara optimal dan menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional.***
