Byklik.com | Jakarta – Nasib buruh yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online (ojol), termasuk soal besaran potongan biaya oleh aplikator, kini mendapat perhatian serius dari negara.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pemerintah melalui Danantara telah mulai masuk dalam struktur kepemilikan saham sejumlah aplikator. Dengan keterlibatan tersebut, kebijakan terkait sistem kerja dan pembagian pendapatan akan disesuaikan secara bertahap.
“Paling pertama adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, dari sebelumnya 20 atau 10 persen menjadi hanya 8 persen,” ujar Dasco saat menerima audiensi aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jumat, 1 Mei 2026.
Menurut Dasco, langkah ini menjadi bagian awal dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih adil bagi para pengemudi ojol.
Selain itu, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa pembahasan mengenai status pengemudi ojol—apakah sebagai pekerja atau mitra—masih dalam tahap simulasi dan kajian. Ia menegaskan, keputusan tidak akan diambil secara sepihak.
“Nanti organisasi-organisasi kawan-kawan ojol tetap akan diajak berdiskusi dan berembuk,” katanya.
Dasco juga menilai keterlibatan pemerintah dalam struktur aplikator membuka ruang lebih luas untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pekerja.
“Karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator itu dengan mengambil bagian saham,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, serta Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni.
Dari pihak buruh, hadir aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang terdiri dari Konfederasi KASBI, FSBMM, Sindikasi Pekerja Media dan Industri Kreatif, FSBM, KSN, Serikat Pekerja Kampus, serta perwakilan pekerja medis dan kesehatan.
Selain itu, turut hadir perwakilan KPBI, elemen petani dari Konsorsium Pembaruan Agraria, mahasiswa dari LMID, SMI, dan SEMPRO, serta organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, WALHI, dan Greenpeace.
