Byklik.com | Banda Aceh – Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menegaskan pemberantasan narkotika tidak bisa dilakukan setengah hati. Ia mendorong penerapan dua strategi utama secara simultan, yakni penindakan tegas terhadap pelaku dan penguatan pencegahan berbasis masyarakat, Jumat, 10 April 2026.
Pernyataan itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Aceh. Rikwanto menilai, tanpa kombinasi pendekatan represif dan preventif, upaya memberantas narkotika akan sulit mencapai hasil maksimal.
“Penindakan harus diarahkan keras kepada pengedar, bandar, dan oknum yang bermain dalam jaringan narkotika. Ini tidak boleh ada kompromi,” tegas Rikwanto.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa pencegahan berbasis masyarakat menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Menurutnya, masyarakat harus diperkuat agar memiliki daya tolak, daya cegah, dan daya hambat terhadap ancaman narkotika.
“Kalau masyarakat sudah punya daya tolak dan daya cegah, maka narkotika tidak akan laku di wilayah itu. Ini yang harus dibangun secara serius,” ujarnya.
Rikwanto juga menyoroti pentingnya menyasar kelompok rentan dalam program pencegahan, termasuk generasi muda yang kerap menjadi target peredaran narkoba. Ia menilai, penguatan ketahanan sosial di tingkat akar rumput akan menjadi benteng utama dalam menghadapi ancaman tersebut.
Lebih lanjut, ia memastikan Komisi III DPR RI akan terus mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyusun strategi pemberantasan yang lebih terarah dan terukur.
“Kami akan konsisten mendorong BNN agar menyeimbangkan pendekatan represif dan preventif, sehingga upaya pemberantasan narkotika menjadi lebih efektif, khususnya di Aceh,” pungkasnya.
Upaya terpadu antara penindakan tegas dan pencegahan yang kuat diharapkan mampu menekan peredaran serta penyalahgunaan narkotika secara signifikan di wilayah Aceh.
