Berita Utama

Wabup Razuardi Buka Musrenbang RKPK Bireuen 2027

Bambang Iskandar Martin
×

Wabup Razuardi Buka Musrenbang RKPK Bireuen 2027

Sebarkan artikel ini
Wakil Bupati Bireuen, Razuardi, membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2027 yang digelar di Aula Hotel Fajar, Kamis, 9 April 2026. (Ist)

Byklik.com | Bireuen – Wakil Bupati Bireuen, Razuardi, membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2027 yang digelar di Aula Hotel Fajar, Kamis, 9 April 2026.

Kegiatan Musrenbang tersebut merupakan forum strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2027, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, legislatif, hingga perwakilan masyarakat.

Dalam sambutannya, Razuardi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Baca Juga  Kardono Resmi Jabat Kajari Aceh Barat Daya

Menurutnya, Musrenbang menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

“Melalui Musrenbang ini, kita berharap dapat merumuskan program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar seluruh perangkat daerah dapat menyusun program kerja yang efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga  Banjir Aceh Utara Lumpuhkan Infrastruktur Air Bersih, Kerugian Rp36 Miliar

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bireuen.

Musrenbang RKPK Bireuen Tahun 2027 diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel demi terwujudnya pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.***