Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan upaya menjaga kualitas dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin, 6 April 2026.
Penghentian sementara tersebut dilakukan terhadap SPPG yang terindikasi belum memenuhi standar, baik terkait dugaan keracunan pangan maupun aspek higienitas dan sanitasi.
“Langkah korektif ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses penjaminan mutu. Program yang menyasar masyarakat luas, khususnya anak-anak, memang harus dijaga kualitas dan keamanannya,” ujar Netty dalam keterangan yang diterima Parlementaria.
Ia menegaskan, fokus BGN dalam memastikan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) merupakan langkah penting agar setiap layanan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
Namun, Netty mengingatkan bahwa upaya penegakan standar tersebut harus diiringi dengan pembinaan kepada pelaksana di lapangan. “Selain penindakan, perlu juga ada pembinaan dan pendampingan agar pelaksana program dapat memenuhi standar yang ditetapkan secara berkelanjutan,” jelas politisi Fraksi PKS itu.
Menurutnya, aspek kepercayaan publik terhadap program MBG harus dijaga, terutama dalam isu keamanan pangan yang dinilai sangat sensitif.
“Keamanan makanan adalah hal yang sangat sensitif. Karena itu, transparansi informasi dan respons cepat terhadap setiap kejadian menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Netty juga mengapresiasi adanya tren penurunan jumlah SPPG bermasalah dalam beberapa pekan terakhir yang dinilai menunjukkan adanya perbaikan di lapangan.
“Perbaikan yang terjadi harus terus dijaga dan diperkuat, sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, ia mendorong penguatan sistem pengawasan dan standarisasi operasional agar implementasi program MBG berjalan merata dan berkualitas di seluruh wilayah.
“Yang kita jaga bukan hanya keberlangsungan program, tetapi juga kualitas layanan dan keselamatan penerima manfaat,” pungkasnya.
