Byklik.com | Jakarta – Pemerintah Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon. Namun di balik duka tersebut, muncul desakan keras agar PBB tidak lagi abai terhadap keselamatan pasukan di lapangan.
Tiga prajurit yang gugur dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) itu adalah Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.
Menteri Luar Negeri Sugiono, Sabtu, 4 April 2026 menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.
“Kita mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. Namun ini juga menjadi peringatan serius bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama,” ujar Sugiono di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.
Tak hanya korban jiwa, tiga prajurit lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Hingga kini, penyebab insiden masih dalam investigasi UNIFIL—fakta yang memunculkan pertanyaan atas efektivitas sistem perlindungan yang selama ini diterapkan dalam misi PBB.
“Tiga prajurit TNI lainnya terluka, dan penyebabnya masih diselidiki, termasuk dua insiden sebelumnya,” kata Sugiono.
Merespons situasi ini, Indonesia langsung mengambil langkah diplomatik dengan meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat. Permintaan tersebut telah disetujui oleh Prancis sebagai penholder isu Lebanon.
Dalam forum itu, Indonesia tidak hanya menyampaikan duka, tetapi juga melayangkan kritik tegas dan tuntutan konkret.
“Kita mengutuk keras serangan terhadap UNIFIL dan menuntut investigasi menyeluruh. Ini bukan pasukan tempur, mereka adalah penjaga perdamaian,” tegas Sugiono.
Ia menekankan bahwa pasukan UNIFIL tidak dibekali mandat ofensif, sehingga kerentanan mereka di wilayah konflik semestinya menjadi perhatian utama PBB.
“They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka dilatih untuk menjaga stabilitas, bukan menghadapi eskalasi konflik bersenjata,” ujarnya.
Indonesia juga mendesak evaluasi total terhadap sistem keamanan pasukan penjaga perdamaian, khususnya di wilayah dengan tingkat eskalasi tinggi seperti Lebanon. Desakan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa mekanisme perlindungan yang ada saat ini belum memadai.
“Kita ingin ada jaminan nyata bahwa pasukan penjaga perdamaian dapat bertugas dengan aman. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang,” kata Sugiono.
Insiden ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas misi penjaga perdamaian PBB. Tanpa langkah korektif yang konkret, risiko terhadap pasukan di lapangan akan terus membayangi, termasuk bagi ribuan personel Indonesia yang terlibat dalam misi serupa di berbagai negara.
Pengorbanan tiga prajurit TNI ini bukan hanya kehilangan bagi Indonesia, tetapi juga alarm keras bagi komunitas internasional untuk segera membenahi sistem perlindungan pasukan perdamaian yang selama ini kerap berada di garis rentan konflik.
