Byklik.com | Jakarta – Pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah tetap berlangsung secara tatap muka.
Kepastian ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk merespons kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan penerapan pembelajaran daring seiring kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Airlangga menegaskan, kebijakan WFH merupakan langkah adaptif pemerintah dalam menghadapi dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah serta kenaikan harga minyak dunia. Meski demikian, sektor pendidikan tidak terdampak kebijakan tersebut.
“Sektor pendidikan tetap melakukan belajar mengajar secara tatap muka, yakni luring secara normal di seluruh jenjang dari pendidikan dasar hingga menengah, lima hari dalam seminggu,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 31 Maret 2026.
Ia juga memastikan tidak ada pembatasan pada kegiatan olahraga maupun ekstrakurikuler di sekolah. Seluruh aktivitas pendidikan tetap berjalan seperti biasa.
Untuk jenjang pendidikan tinggi, pemerintah memberikan penyesuaian sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Sementara untuk pendidikan tinggi, semester empat ke atas menyesuaikan SE dari Mendikti Saintek,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengimbau siswa untuk membiasakan pola hidup sehat dengan berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah, khususnya bagi yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah.
Menurut Abdul Mu’ti, kebiasaan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga mendukung penghematan energi nasional. “Jika rumahnya dekat dan kondisi aman, tidak ada salahnya berjalan kaki atau bersepeda,” ujarnya di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin, 30 Maret 2026.
Ia juga mendorong penggunaan transportasi umum sebagai alternatif guna mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik agar lebih aman dan nyaman bagi pelajar.
Kebijakan efisiensi di sektor pendidikan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. Saat ini, pasokan minyak global menghadapi tekanan akibat gangguan di Selat Hormuz yang dipicu eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, sehingga berdampak pada ketersediaan bahan bakar minyak dunia.***
