Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menegaskan kebijakan pendidikan harus disusun secara matang dan tidak diambil secara tergesa-gesa, menyusul polemik wacana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sempat digulirkan pemerintah.
Politisi Fraksi PKS itu menyatakan, setiap kebijakan di sektor pendidikan wajib melalui kajian komprehensif berbasis data serta mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi peserta didik.
“Dalam membuat kebijakan, dalam hal ini sektor pendidikan, kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Semua kebijakan harus melalui kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa,” ujar Reni, Kamis, 26 Maret 2026.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang membatalkan rencana penerapan PJJ.
Menurutnya, pembelajaran tatap muka masih menjadi metode paling efektif dalam proses pendidikan, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter siswa.
“Sekolah tatap muka tetap menjadi pilihan terbaik saat ini, karena memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh,” jelasnya.
Reni menilai interaksi langsung antara guru dan siswa memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman materi serta perkembangan sosial peserta didik.
Meski demikian, ia menegaskan inovasi pendidikan tetap diperlukan, namun harus dilakukan secara terukur tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.
Ia juga mendorong pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, hingga pakar pendidikan dalam setiap perumusan kebijakan.
Selain itu, dalam konteks penghematan energi nasional, Reni mengingatkan pemerintah agar selektif dalam menerapkan kebijakan work from home (WFH), sehingga tidak mengganggu sektor penting seperti pendidikan.
“Tujuan utama pendidikan adalah mencetak generasi yang unggul. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus benar-benar matang dan berorientasi pada masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
