Byklik.com | Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap anak tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ), menyusul kasus kematian anak di Sukabumi, almarhum Nizam Syafei.
Pernyataan itu disampaikan Soedeson dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Kapolres Kabupaten Sukabumi dan keluarga korban di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.
“Kalau terjadi kekerasan terhadap anak, mohon jangan ada Restorative Justice. Kejahatan itu selalu berulang. Nanti setelah dilepaskan, pelaku bisa memukul lagi sampai jatuh korban jiwa. Ini harus menjadi pelajaran serius bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai kegagalan memproses laporan sebelumnya berpotensi menjadi pemicu terjadinya kekerasan berulang hingga merenggut nyawa korban. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya mengandalkan pengakuan tersangka, tetapi juga menghadirkan bukti materiil yang kuat melalui autopsi.
Menurutnya, penyebab pasti kematian korban harus diungkap secara ilmiah untuk memastikan konstruksi hukum yang tepat, termasuk kemungkinan penerapan pasal perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) agar ancaman hukuman terhadap pelaku dapat diperberat.
“Penyebab kematian itu sangat penting, harus tahu lewat autopsi atau pembedahan. Jangan sampai penyidik cukup puas hanya dengan pengakuan. Saya meminta Polri benar-benar profesional merekonstruksi kejadian ini agar keadilan bagi almarhum dapat tercapai,” pungkasnya.
