Byklik.com | Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, menegaskan perubahan iklim bukan hoaks dan tak bisa lagi ditunda penanganannya. Ia menyebut Indonesia tengah berada dalam pusaran krisis iklim yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Eddy saat memberikan pidato kunci dalam diseminasi penelitian yang digelar Center for Strategic and International Studies (CSIS) bertajuk Lanskap Perubahan Iklim: Refleksi Kritis dan Relasi Pusat-Daerah. Kegiatan ini digelar di Auditorium Centre for Strategic and International Studies Indonesia (CSIS) Indonesia, Lantai 3 Gedung Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Februari 2026.
“Perubahan iklim bukan hoaks dan bukan pula masalah yang bisa kita tunda penanganannya. Kita berada di tengah pusaran climate crisis yang disruptif,” tegas Eddy.
Ia membandingkan dampak krisis iklim dengan revolusi kecerdasan buatan, fragmentasi geopolitik, hingga pandemi Covid-19 yang mengubah tatanan global. “Disrupsi ini nyata dan memengaruhi sistem ekonomi, sosial, bahkan politik secara bersamaan,” ujarnya.
Eddy memaparkan, dalam dua tahun terakhir suhu rata-rata global telah melampaui kenaikan 1,5 derajat Celsius dibandingkan era praindustri. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alarm keras bagi seluruh negara.
“Ketika ambang 1,5 derajat Celsius terlampaui, risiko bencana ekstrem akan semakin sering dan semakin sulit diprediksi,” katanya.
Di Indonesia, rangkaian banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah menjadi bukti nyata dampak perubahan iklim. Bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengancam keselamatan warga.
“Bencana menjadi tragedi kemanusiaan yang menimbulkan korban jiwa. Di saat yang sama, bencana juga memberikan tekanan terhadap APBN, stabilitas pangan, hingga kebutuhan anggaran fiskal yang besar,” ujar Eddy.
Ia juga menyoroti peningkatan emisi karbon dari sektor transportasi, pembangkitan listrik, industri, dan rumah tangga yang memperburuk kualitas udara. Bahkan, Jakarta beberapa kali tercatat sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia.
“Deforestasi dan degradasi lahan akibat alih fungsi hutan memperparah krisis ekologis karena mengurangi kemampuan alam menyerap karbon,” tambahnya.
Dalam konteks transisi energi, Eddy menilai dunia belum sepenuhnya memasuki fase transisi, melainkan masih berada pada tahap energy addition, di mana energi terbarukan tumbuh tetapi konsumsi energi fosil tetap meningkat.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi energi global masih berlangsung secara tidak teratur atau disorderly energy transition,” ujarnya.
Di tingkat nasional, ia menekankan tujuan utama transisi energi adalah memperkuat ketahanan energi. “Di tengah kelimpahan sumber energi, kita masih mengimpor minyak mentah dan LPG. Paradoks energi ini harus kita akhiri,” tegasnya.
Eddy menambahkan, DPR RI tengah membahas sejumlah regulasi strategis, termasuk RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, revisi UU Migas, penguatan UU Ketenagalistrikan, serta RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dalam Prolegnas Prioritas 2026. Ia mengingatkan, penanganan krisis iklim memerlukan orkestrasi kebijakan yang harmonis. “Kita membutuhkan policy clarity, policy consistency, dan policy coordination untuk mencegah dampak krisis iklim,” tutupnya.
