ByKlik.com | Jakarta – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berhasil meningkatkan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025 menjadi 3,80 dari sebelumnya 3,67. Capaian itu melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 3,50.
Kenaikan tersebut diumumkan dalam rilis nasional IDSD yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Senin, 24 Februari 2026. Rilis tahun ini merupakan yang keempat sejak pertama kali dilaksanakan pada 2022.
Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Boediastoeti Ontowirjo, menjelaskan IDSD terdiri atas empat komponen utama, yakni lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut diturunkan menjadi 12 pilar sebagai indikator penilaian.
“Dengan demikian IDSD bisa menjadi data dasar dalam perumusan berbagai program dan kebijakan,” kata Boediastoeti dalam rilis tersebut.
Menurut dia, IDSD selama ini telah dimanfaatkan sebagai indikator dalam dokumen perencanaan daerah, data dasar penajaman kebijakan dan program, serta rujukan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah.
“IDSD berfungsi sebagai instrumen pengukuran sekaligus pengarah kebijakan daya saing dan inovasi daerah,” ujarnya.
Kepala BRIN, Arief Satria, menegaskan daya saing nasional sangat ditentukan oleh daya saing daerah. Karena itu, hasil IDSD harus dijadikan pijakan untuk memperkuat sektor yang masih lemah.
“Ukuran mana yang kita anggap masih lemah, di situlah menjadi titik program prioritas kebijakan pembangunan bisa kita arahkan,” kata Arief.
Ia juga mengingatkan tantangan percepatan teknologi yang melampaui kecepatan adaptasi kebijakan publik.
“Di seluruh dunia, teknologi selalu lebih cepat daripada kebijakan publik. Dan ini adalah tantangan kita,” ujarnya. “BRIN punya kewajiban bersama daerah untuk memperkuat daya saing dan inovasi di semua daerah di Indonesia.”
Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Besar Syech Muharram bersama Kepala Bappeda Aceh Besar Agus Husni menerima penghargaan atas peningkatan nilai IDSD yang diserahkan Kepala BRIN, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Pada forum yang sama, BRIN dan Kementerian Dalam Negeri juga mendorong pemerintah daerah segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) atau Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperinda) guna memperkuat tata kelola riset dan inovasi di tingkat daerah.
