Byklik.com | Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera dari pemerintah menggelar rapat koordinasi di Ruang Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan utama, didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Sjamsurijal.
Dalam rapat tersebut, DPR mengapresiasi kinerja Satgas Pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera. DPR juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, agar kebutuhan masyarakat terdampak, baik di pengungsian, hunian sementara (huntara), maupun hunian tetap (huntap) dapat terpenuhi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, DPR dan pemerintah daerah akan memaksimalkan percepatan pemulihan di sejumlah wilayah yang masih memerlukan perhatian khusus, dengan target sejumlah pekerjaan prioritas rampung sebelum Idulfitri 2026.
Rapat turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Satgas Pemulihan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dody Hanggodo, serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), unsur TNI, Polri, dan Badan Pusat Statistik juga hadir dalam rapat tersebut.
Dalam kesimpulannya, DPR mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi tiga provinsi dan seluruh kabupaten/kota terdampak agar segera direalisasikan. DPR juga menyetujui penggunaan dana tanggap darurat dari pos lain untuk memperkuat anggaran Kementerian PUPR dalam pemulihan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah.
Di sektor kesehatan, DPR mendukung percepatan pencairan anggaran melalui BNPB untuk renovasi 8.747 rumah tenaga kesehatan terdampak, serta tambahan anggaran bencana sektor kesehatan sebesar Rp529,3 miliar.
Berdasarkan data yang telah divalidasi BNPB, DPR meminta pemerintah segera menggunakan data tersebut sebagai dasar penyaluran bantuan, sembari melanjutkan proses validasi kerusakan yang belum tuntas. DPR juga mendorong percepatan pembangunan huntara sebelum Idulfitri 2026 serta meminta kajian komprehensif terkait standardisasi petunjuk teknis pembangunan huntap.
Selain itu, DPR meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai relaksasi penggunaan anggaran kementerian/lembaga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Terkait bantuan diaspora Aceh di Malaysia, DPR mendukung agar bantuan tersebut dapat diterima melalui BNPB dan disalurkan langsung ke lokasi terdampak. DPR dan pemerintah juga sepakat mempercepat pembersihan lingkungan permukiman secara serentak dengan melibatkan masyarakat melalui skema padat karya atau cash for work.
Melalui rapat koordinasi ini, DPR dan pemerintah menegaskan komitmen bersama untuk memastikan pemulihan pascabencana di Sumatera berjalan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.***
