Berita Utama

Mendagri: Aceh Tamiang Jadi Laboratorium Ilmu Pemerintahan Pascabencana

Bambang Iskandar Martin
×

Mendagri: Aceh Tamiang Jadi Laboratorium Ilmu Pemerintahan Pascabencana

Sebarkan artikel ini
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan arahan pada Apel Pemulangan Personel Satgas Percepatan Aktivasi Pemerintah dan Pelayanan Publik Kemendagri Gelombang I di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa, 3 Februari 2026. (Ist)

Byklik.com | Kuala Simpang – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penugasan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang tidak semata-mata berfokus pada misi kemanusiaan, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran dan praktik nyata penerapan ilmu pemerintahan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera saat menghadiri Apel Pemulangan Personel Satgas Percepatan Aktivasi Pemerintah dan Pelayanan Publik Kemendagri Gelombang I di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa, 3 Februari 2026.

Menurut Mendagri, Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah dengan dampak paling parah akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Secara geografis, wilayah ini berada di dataran rendah dan dilintasi sungai besar sehingga menerima limpahan air dari daerah hulu. Kondisi tersebut menyebabkan genangan lumpur serta kerusakan yang meluas, termasuk pada fasilitas dan perkantoran pemerintah daerah.

Baca Juga  Mendagri: Estimasi Kebutuhan Anggaran Pemulihan Pascabencana Aceh Rp33,75 Triliun

“Ini merupakan praktik langsung ilmu pemerintahan dalam negeri, yang belum tentu dialami oleh angkatan lain, baik pada tahun-tahun sebelumnya maupun yang akan datang,” ujar Tito.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana salah satunya diukur dari kembalinya fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator tersebut mencakup beroperasinya kembali kantor pemerintahan, akses jalan, layanan kesehatan dan pendidikan, rumah ibadah, pasokan listrik, jaringan komunikasi, distribusi BBM dan elpiji, serta mulai bergeraknya kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

“Indikator terpenting adalah apakah pemerintahan dapat berjalan atau tidak. Pemerintahan merupakan pusat sumber daya, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat,” jelasnya.

Berkat kerja sama lintas sektor selama sekitar satu bulan terakhir, sejumlah kantor pemerintahan di Aceh Tamiang telah dibersihkan dan mulai difungsikan kembali. Kondisi ini dinilai menjadi modal penting untuk menggerakkan kembali roda pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara bertahap.

Baca Juga  Satgas Yonif 113/JS Berikan Layanan Cukur Gratis

“Oleh karena itu, fokus kita adalah mengaktifkan kembali kantor pemerintahan sekaligus membangkitkan semangat para ASN, khususnya agar dapat kembali bekerja dan melayani masyarakat,” tambah Tito.

Menutup arahannya, Mendagri berharap semangat gotong royong dan kebersamaan terus terjaga dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Praja IPDN, ASN Kemendagri, pemerintah daerah, hingga unsur TNI dan Polri.

“Saya minta semangat untuk membangun kembali Aceh Tamiang. Semangat harus dijaga, karena nasib masyarakat Aceh Tamiang ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Kami hadir untuk mendorong agar kondisi kembali normal,” pungkasnya.***