ByKlik.com | Banda Aceh — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dan bertemu jajaran Pemerintah Aceh di Ruang Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/6/2025).
Pertemuan tersebut membahas tantangan dan peluang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk usulan renovasi dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan mantan kombatan.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen didampingi sejumlah pejabat Kementerian, seperti Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, serta Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
Sementara dari pihak Pemerintah Aceh hadir Asisten III Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aznal Zahri, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh lainnya.
Muhammad Diwarsyah melaporkan bahwa meskipun 140 ribu unit rumah bagi korban tsunami telah selesai dibangun dengan dana lebih dari 6,7 miliar dolar AS, kebutuhan rumah layak huni di Aceh masih tinggi.
“Tahun ini, Pemerintah Aceh hanya mampu membangun 2.000 unit rumah dari target 3.000 unit karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Selain masyarakat umum, kebutuhan rumah juga mendesak bagi mantan kombatan. Menurutnya, lebih dari 1.500 eks kombatan belum memiliki rumah layak huni meskipun mereka telah terdata secara administratif.
Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri, menambahkan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun sebanyak 39.685 unit rumah dengan anggaran lebih dari Rp3,1 triliun. Penerima manfaat mencakup fakir miskin, penyandang disabilitas, serta anak yatim dan piatu.
“Untuk tahun ini, alokasi pembangunan adalah 2.000 unit rumah dengan anggaran Rp204 miliar. Sebanyak 1.470 calon penerima telah diverifikasi, dan data penerima dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” tambahnya.
Pemerintah Aceh juga mengusulkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat untuk membangun 100 ribu unit rumah dalam jangka panjang sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah menekankan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga merupakan aset produktif yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menyoroti pentingnya memastikan masyarakat memiliki lahan untuk tempat tinggal dan perlunya renovasi kawasan agar lingkungan pascatsunami tetap layak huni.
“Aceh memiliki pengalaman luar biasa dalam pembangunan perumahan. Ini bisa menjadi contoh nasional dalam penataan kota masa depan,” ujarnya.
Pemerintah pusat, lanjut Fahri, tahun ini menargetkan renovasi dua juta rumah di seluruh Indonesia—jumlah yang meningkat signifikan dari sebelumnya hanya 140 ribu unit per tahun. Pemerintah daerah, termasuk Aceh, diimbau menyatakan kesediaannya menyerap sebanyak mungkin anggaran renovasi.
“Kami sedang siapkan mekanisme teknis dan keuangan bersama Kemenkeu. Kami berharap Aceh bisa menyerap lebih banyak tahun ini. Khususnya daerah-daerah yang dulu terdampak tsunami,” ujarnya.
Selain renovasi rumah, Fahri juga menekankan pentingnya perbaikan kawasan permukiman. Ia menyebut bahwa usulan kawasan harus berasal dari pemerintah daerah dengan rencana teknis yang matang.
“Setiap kawasan berpotensi mendapat alokasi dana sebesar Rp20 hingga Rp22 miliar, dengan tujuan mendukung penguatan ekonomi lokal, terutama di wilayah pesisir,” pungkasnya. []
