Hukum & Kriminal

Polda Aceh Tangani Empat Kasus TPPO

Bambang Iskandar Martin
×

Polda Aceh Tangani Empat Kasus TPPO

Sebarkan artikel ini
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, AKBP Andi Rahmansyah, memberikan keterangan pers penanganan kasus TPPO di Aula Ditreskrimum Polda Aceh, Jumat, 20 November 2026. (Foto: Humas Polda Aceh)

Byklik.com | Banda Aceh – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh bersama jajaran Polres menangani empat laporan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dari empat laporan tersebut, tiga di antaranya telah memasuki tahap penyidikan, sedangkan satu laporan lainnya masih dalam tahap penyelidikan.

Dalam penanganan kasus tersebut, Polda Aceh juga berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, AKBP Andi Rahmansyah, mengatakan tiga laporan ditangani Subdirektorat IV Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Aceh. Sementara itu, satu laporan lainnya ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Barat.

“Total ada empat laporan TPPO yang saat ini kami tangani. Tiga laporan ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Aceh, sedangkan satu laporan lainnya ditangani Satreskrim Polres Aceh Barat,” kata Andi dalam konferensi pers di Aula Ditreskrimum Polda Aceh, Jumat, 20 November 2026.

Andi menyampaikan, penanganan TPPO menjadi salah satu perhatian dan prioritas Polda Aceh. Hal tersebut sejalan dengan program prioritas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui Quick Wins 8, yang salah satu fokusnya adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan kejahatan yang melibatkan pekerja migran Indonesia (PMI).

Baca Juga  75 Senjata Diserahkan Warga Ternate kepada Kodam Pattimura

Berdasarkan data penanganan sementara, empat laporan tersebut mencatat delapan orang diduga menjadi korban TPPO dan delapan orang lainnya diduga terlibat sebagai pelaku.

Menurut Andi, para terduga pelaku menggunakan berbagai modus untuk merekrut korban. Modus tersebut antara lain menawarkan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, karyawan restoran, anak buah kapal (ABK), hingga pekerja seks komersial (PSK).

Selain itu, para terduga pelaku memiliki peran berbeda dalam dugaan praktik perdagangan orang tersebut, mulai dari perekrut, penampung, pemodal, pengirim korban, hingga penyedia tempat. Mereka diduga menarik minat calon korban dengan menjanjikan pekerjaan bergaji besar.

Dalam proses penyidikan, polisi juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti itu antara lain tiket pesawat, paspor, telepon genggam, serta dokumen kontrak kerja dan penggajian.

“Dalam penanganan perkara ini, kami juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti, di antaranya tiket pesawat, paspor, telepon genggam, serta dokumen kontrak kerja dan gaji. Kami akan terus mengembangkan kasus ini dan mengejar para pelaku yang terlibat hingga seluruhnya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Andi.

Baca Juga  Atasi Krisis Air Bersih, Polda Aceh Bangun 206 Sumur Bor

Dalam konferensi pers tersebut, Andi didampingi Kepala Subdirektorat IV Renakta Ditreskrimum Polda Aceh, Kompol May Diana Sitepu.

Lebih lanjut, Andi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan, terutama yang menjanjikan gaji besar atau keuntungan menggiurkan tanpa disertai informasi yang jelas mengenai perusahaan, jenis pekerjaan, dan legalitas perekrutan.

Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri juga diingatkan agar menempuh jalur resmi serta melengkapi seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari risiko menjadi korban TPPO.

Ia juga mengajak masyarakat segera melaporkan kepada kepolisian setempat apabila mengetahui atau memperoleh informasi mengenai dugaan perekrutan tenaga kerja secara ilegal. Laporan juga dapat disampaikan melalui layanan Call Center Polri 110.

Polda Aceh menegaskan akan terus mengembangkan penanganan perkara tersebut untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.***