Byklik.com | Jakarta – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan peran akademisi dalam menjaga kualitas demokrasi dan regulasi pemilu. Kontribusi berbasis riset dinilai penting di tengah wacana revisi Undang-Undang dan maraknya disinformasi.
Menurut Lolly, wacana revisi Undang-Undang Pemilu yang terus berkembang membutuhkan kontribusi akademik yang berbasis riset dan kajian mendalam agar kebijakan yang lahir tidak lepas dari prinsip demokrasi dan keadilan elektoral.
“Dalam konteks revisi Undang-Undang, peran dan masukan dari kalangan akademisi menjadi sangat penting sebagai bahan pertimbangan para pengambil kebijakan,” ujar Lolly saat menghadiri audiensi dengan Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMMH) Universitas Indonesia (UI) di Gedung Bawaslu, Rabu 14 Januari 2026.
Ia juga menyoroti masih kuatnya persepsi publik yang keliru terhadap kinerja Bawaslu akibat maraknya hoaks dan informasi disinformatif. Menurut Lolly, menanggapi hoaks secara reaktif satu per satu bukanlah solusi efektif.
“Kalau kita menanggapi hoaks satu per satu, itu tidak efektif. Karena itu Bawaslu memilih mendorong lahirnya sebanyak mungkin ruang diskusi publik yang kolaboratif, terutama dengan akademisi, untuk menghadirkan konten edukatif,” katanya.
Lolly menilai diskusi publik yang melibatkan akademisi dan masyarakat menjadi jembatan penting antara regulasi dan ekspektasi publik. Ia mendorong agar forum-forum diskusi kepemiluan ke depan tidak hanya melibatkan Bawaslu, tetapi juga seluruh penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Menutup arahannya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu itu berharap kampus kembali memainkan peran sentral sebagai ruang intelektual yang kritis dan independen dalam menjaga demokrasi.
“Kampus harus terus menjadi kawah candradimuka bagi seluruh elemen demokrasi. Dari kampus, kita bisa menjaga demokrasi tetap murni,” pungkas Lolly.
