Byklik.com | Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta pemerintah membenahi mekanisme pendataan dan penentuan sekolah penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan tahun anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan benar-benar menyasar sekolah yang paling membutuhkan, terutama bangunan dengan kerusakan berat yang berpotensi mengancam keselamatan peserta didik.
Cucun menyampaikan desakan tersebut menyusul terungkapnya kondisi memprihatinkan dua sekolah di Jawa Barat dan Jakarta Utara dalam dua pekan terakhir. Menurutnya, kedua kasus itu menunjukkan masih adanya persoalan dalam menentukan prioritas penerima bantuan revitalisasi sekolah.
Di SD Negeri Cioray, Desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, satu ruang kelas ambruk pada akhir Oktober 2026. Empat ruang kelas lainnya terpaksa dikosongkan karena dikhawatirkan mengalami keruntuhan susulan.
Pada 5 November 2026, Polres Tasikmalaya bersama Dinas Sosial mendirikan tenda darurat dengan dukungan Kementerian Sosial dan Polri. Siswa kelas 1 hingga kelas 3 kini mengikuti kegiatan belajar mengajar di tenda tersebut, sedangkan siswa kelas 4 hingga kelas 6 digabung dalam satu ruangan.
Sebelum tenda darurat didirikan, para siswa bahkan harus belajar di teras dan ruang guru. Ironisnya, sekolah tersebut belum memperoleh bantuan renovasi sejak 2012.
Kondisi berbeda tetapi sama memprihatinkannya dialami siswa SMK Negeri 36 Jakarta di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Hampir dua tahun terakhir, ratusan siswa harus menumpang belajar di SD Negeri 09 Kalibaru setelah gedung sekolah mereka dibongkar pada 2025.
Kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan secara bergantian dengan siswa sekolah dasar. Sejumlah siswa mengaku malu dan tidak nyaman karena harus menjalani aktivitas pendidikan dalam kondisi tersebut.
“Ada anak-anak yang masuk sekolah dengan rasa cemas. Satu kelompok cemas karena atapnya bisa jatuh. Satu kelompok lagi cemas karena merasa direndahkan,” kata Cucun dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.
“Negara punya kewajiban untuk menghilangkan kecemasan-kecemasan itu, dan kewajiban tersebut tertulis jelas dalam Pasal 31 UUD 1945,” lanjut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menegaskan, persoalan tersebut muncul ketika pemerintah sedang menjalankan salah satu program perbaikan infrastruktur pendidikan terbesar dalam satu dekade terakhir.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 80.744 satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA melalui skema swakelola. Sementara pada 2027, target tersebut ditingkatkan menjadi 100.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Menurut Cucun, besarnya anggaran dan target pembangunan harus diimbangi dengan ketepatan dalam menentukan sekolah penerima bantuan.
“Anggarannya ada. Payung hukumnya ada. Pelaksanaannya juga sudah berjalan di puluhan ribu sekolah, dan itu patut diapresiasi. Yang perlu kita perbaiki adalah mekanisme penjaringannya,” ujarnya.
Ia mempertanyakan mengapa sekolah yang mengalami kerusakan bertahun-tahun baru mendapatkan perhatian setelah ruang kelasnya ambruk dan kasusnya menjadi perhatian publik.
“Bagaimana mungkin sebuah sekolah yang kerusakannya sudah terlihat bertahun-tahun baru tertangani setelah ruang kelasnya ambruk dan beritanya viral? Ini yang harus kita evaluasi. Bagian mana dari sistem program revitalisasi sekolah kita yang masih bermasalah?” katanya.
Cucun menilai salah satu persoalan mendasar terletak pada mekanisme pendataan dan pembagian kewenangan. Selama ini, verifikasi calon penerima bantuan masih bertumpu pada data yang diisi secara mandiri oleh masing-masing satuan pendidikan.
Padahal, sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah sering berada di wilayah yang memiliki keterbatasan kapasitas administrasi. Akibatnya, sekolah yang paling membutuhkan bantuan justru berpotensi kalah dalam proses pengusulan dibandingkan sekolah yang memiliki kemampuan administrasi lebih baik.
Persoalan lainnya berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengelolaan pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah dan kejuruan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Sementara itu, pemerintah pusat menjalankan program revitalisasi yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar seluruh sekolah yang membutuhkan dapat terjangkau.
Menurut Cucun, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sekolah tidak masuk prioritas pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk membiayai perbaikannya.
“Kalau pola ini dibiarkan, kita akan terus mendapatkan kabar bangunan sekolah ambruk atau sekolah kekurangan ruang kelas. Jangan sampai anak-anak menjadi korban dari persoalan koordinasi dan keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan revitalisasi melalui skema swakelola, Cucun mengakui mekanisme tersebut memiliki keunggulan karena memungkinkan sekolah bersama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) terlibat langsung dalam pembangunan.
Namun, ia mengingatkan percepatan pembangunan harus disertai jaminan kualitas dan pendampingan teknis yang memadai.
Cucun mengatakan sejak Januari 2025 dirinya telah meminta agar pelaksanaan revitalisasi sekolah didahului kajian teknis dan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring dengan peningkatan target revitalisasi menjadi 100.000 satuan pendidikan pada 2027.
“Kepala sekolah itu pendidik, bukan manajer proyek. Kalau pekerjaan konstruksi diserahkan kepada mereka tanpa pendampingan teknis yang cukup, risikonya ada dua,” jelasnya.
“Mutu bangunannya tidak terjamin dan kepala sekolah justru berpotensi berhadapan dengan persoalan hukum. Keduanya tentu merugikan anak-anak. Karena itu, audit serapan anggaran saja tidak cukup. Harus ada audit mutu,” paparnya.
Cucun juga secara khusus menyoroti kondisi SMK Negeri 36 Jakarta. Ia berharap komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani persoalan tersebut segera diwujudkan melalui pembangunan nyata.
Menurutnya, pengalaman siswa yang harus menumpang di gedung sekolah dasar tidak boleh dipandang sekadar persoalan keterbatasan fasilitas.
“Siswa SMK 36 bilang mereka merasa direndahkan karena harus menumpang di gedung SD. Kalimat itu harus kita dengar dengan serius. Yang rusak di situ bukan cuma bangunan. Ada rasa percaya diri anak yang ikut tergerus, dan itu tidak bisa diperbaiki hanya dengan anggaran tahun berikutnya,” ungkap Cucun.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan kepastian pembangunan lanjutan sebelum membongkar gedung sekolah. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tidak terganggu dalam waktu berkepanjangan.
Cucun menegaskan revitalisasi sekolah tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan, tetapi juga berkaitan dengan martabat, kenyamanan, dan kepercayaan diri peserta didik.
Sementara pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat ditangani paling lambat pada 2029, Cucun memastikan DPR RI akan mengawal pencapaian target tersebut melalui rapat Komisi X dan Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah serta fungsi pengawasan di bidang Kesejahteraan Rakyat.
“Revitalisasi sekolah harus benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai programnya besar, anggarannya tersedia, tetapi sekolah yang paling membutuhkan justru tertinggal,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu.
