Byklik.com | Banda Aceh – Dinas Kesehatan Aceh meminta seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota memperkuat pemantauan program kesehatan ibu dan anak (KIA) serta mengoptimalkan pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Penguatan kedua program tersebut dinilai penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan efektif sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan kesehatan masyarakat di Aceh.
Pesan itu disampaikan Muzakir, SKM, M.Kes., saat mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdiyus, SKM, M.Kes., dalam pembukaan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Gizi Keluarga Kabupaten/Kota se-Aceh di Ayani Hotel, Banda Aceh, Kamis, 6 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu, 5 Agustus 2026 hingga Jumat, 7 Agustus 2026, menjadi forum evaluasi pelaksanaan program kesehatan dan gizi keluarga di seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Muzakir menegaskan, monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif atau sekadar forum penyampaian laporan. Menurutnya, kegiatan tersebut harus dimanfaatkan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan, mengevaluasi capaian program, serta merumuskan langkah perbaikan yang dapat dilaksanakan secara bersama.
“Monitoring dan evaluasi jangan hanya menjadi kegiatan administratif atau sekadar menyampaikan laporan. Forum ini harus dimanfaatkan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan, mengevaluasi capaian program, dan menyusun solusi yang dapat diterapkan bersama,” ujar Muzakir.
Pelaporan CKG Diminta Lebih Optimal
Muzakir meminta pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Program CKG. Ia mengatakan pelaporan CKG berdasarkan siklus hidup masih perlu dioptimalkan sehingga membutuhkan pemantauan yang lebih serius.
Menurutnya, akurasi data hasil CKG penting karena dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi kesehatan di daerah.
“Pelaporan CKG berdasarkan siklus hidup masih belum optimal. Karena itu, perlu dipantau secara serius agar data yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan kesehatan di daerah,” katanya.
Selain CKG, pemantauan terhadap kesehatan ibu dan anak juga menjadi perhatian. Muzakir menyebut program kesehatan keluarga memiliki posisi penting dalam pembangunan kesehatan karena berkaitan dengan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, hingga keluarga secara menyeluruh.
Karena itu, setiap kabupaten/kota diminta memperkuat pendampingan serta memastikan indikator pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.
Stunting dan Kematian Ibu-Bayi Masih Jadi Tantangan
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan kesehatan yang masih menjadi tantangan di Aceh turut dibahas. Salah satunya prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang disebut masih mencapai 28,6 persen.
Selain stunting, cakupan skrining anemia pada remaja juga disebut belum memenuhi target. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) juga masih menjadi perhatian karena disebut berada di atas target, di samping berbagai persoalan gizi lainnya.
Muzakir mengatakan berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak. Intervensi perlu dilakukan secara konvergen agar berbagai program kesehatan dapat berjalan secara terpadu dan saling mendukung.
Ia juga mendorong seluruh peserta menjadikan forum monitoring dan evaluasi sebagai ruang diskusi yang terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada solusi. Dengan demikian, kendala yang ditemukan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Muzakir berharap perwakilan kabupaten/kota aktif menyampaikan data secara akurat, berbagi pengalaman dalam pelaksanaan program, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat diterapkan sesuai kondisi masing-masing daerah.
“Dengan demikian, kualitas pelayanan kesehatan dan gizi keluarga di Aceh diharapkan terus meningkat dan mampu memberikan dampak nyata bagi penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.
Pertemuan monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Dinas Kesehatan Aceh dan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi keluarga serta memastikan pelaksanaan berbagai program kesehatan berjalan secara efektif dan terukur.***
