Byklik.com | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fadh, meminta alat berat disiagakan di kabupaten/kota terdampak bencana dan titik-titik rawan untuk mengantisipasi bencana susulan menjelang musim penghujan akhir tahun.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Aceh dan Sumatera, Tito Karnavian.
Didampingi Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, dan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, Dek Fadh memimpin rapat bersama para bupati dan wali kota yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi melalui konferensi video dari Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.
Rapat tersebut membahas penanganan bencana yang masih berlangsung serta langkah antisipasi menghadapi kemungkinan bencana susulan, terutama saat curah hujan meningkat pada akhir tahun.
Salah satu perhatian utama adalah kesiapan alat berat, khususnya ekskavator, yang dibutuhkan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan membuka akses apabila terjadi keadaan darurat.
“Kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Karena itu, alat berat harus disiapkan dan standby di daerah-daerah yang rawan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat bisa langsung digunakan,” ujar Dek Fadh.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, ia meminta seluruh bupati dan wali kota terdampak segera menyampaikan surat permohonan resmi kepada Ketua Satgas PRR Sumatera.
Permohonan itu diperlukan agar kebutuhan alat berat setiap daerah dapat diinventarisasi dan dipetakan berdasarkan tingkat kerawanan serta kondisi di lapangan.
Selain kesiapan alat berat, Dek Fadh menyoroti penanganan sungai pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh. Ia mengapresiasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I yang dinilai telah bekerja dalam menangani sungai terdampak bencana.
Menurutnya, sejumlah alur sungai mengalami pendangkalan dan perubahan kondisi akibat material yang terbawa banjir maupun longsor. Jika tidak ditangani, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko banjir ketika hujan kembali mengguyur.
Namun, penanganan sungai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta aktif memetakan serta menangani sungai dan saluran air yang mengalami pendangkalan, penyempitan, atau tertutup material bencana sesuai kewenangan masing-masing.
“Kami mengapresiasi kerja keras BWS Sumatera I yang terus bergerak menangani sungai pascabencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif. Sungai yang dangkal akibat material bencana harus segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan di akhir tahun,” tegasnya.
Dek Fadh mengingatkan, kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan tidak boleh menunggu hingga curah hujan tinggi terjadi. Pembersihan dan normalisasi sungai di wilayah rawan perlu dipersiapkan sejak dini, terutama di daerah yang sebelumnya mengalami banjir, longsor, atau sedimentasi berat.
Karena itu, koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, BWS Sumatera I, dan pemerintah pusat perlu diperkuat agar penanganan bencana berjalan terpadu.
Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan kesiapan peralatan, pemetaan titik rawan, serta pembagian tanggung jawab penanganan sebelum ancaman bencana meningkat.
Langkah antisipatif tersebut diharapkan mempercepat respons apabila bencana susulan terjadi sekaligus mengurangi risiko banjir di Aceh pada musim penghujan penghujung tahun.
