Byklik.com | Bireuen – Bupati Bireuen Mukhlis menegur jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) terkait kedisiplinan dan kinerja personel. Ia meminta seluruh aparatur meningkatkan disiplin, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas.
Penegasan tersebut disampaikan Mukhlis saat melakukan inspeksi mendadak dan memberikan pengarahan di Aula Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen, Senin, 14 September 2026.
Mukhlis didampingi Wakil Bupati Bireuen Razuardi, Inspektur Kabupaten Bireuen, Kepala BKPSDM, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa).
Dalam arahannya, Mukhlis menekankan pentingnya kehadiran dan kedisiplinan pegawai. Menurutnya, kelancaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kedisiplinan ASN dan tenaga honorer.
“Kedisiplinan adalah kunci utama. Apalagi bagi Satpol PP dan WH yang memiliki fungsi strategis dalam menertibkan dan mendisiplinkan seluruh pegawai Pemkab Bireuen serta menjaga ketertiban di masyarakat,” ujar Mukhlis.
Ia mengingatkan personel Satpol PP dan WH tidak boleh menuntut kedisiplinan pihak lain jika kedisiplinan internal belum berjalan baik.
“Jangan sampai aparatur yang bertugas mendisiplinkan pihak lain justru tidak disiplin,” tegasnya.
Mukhlis juga menilai pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan WH masih perlu dibenahi secara menyeluruh. Pembenahan mencakup pengamanan aset dan fasilitas pemerintah, pengawasan kawasan perkotaan, hingga penertiban pelanggaran ketertiban umum.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan ialah keberadaan lapak pedagang yang menggunakan trotoar dan jalan protokol sehingga mengganggu fungsi fasilitas umum.
Selain itu, Mukhlis meminta seluruh personel bekerja secara jujur dan berintegritas. Ia mengingatkan hak yang diterima, termasuk gaji dan dukungan operasional, harus diimbangi kewajiban serta kinerja nyata di lapangan.
“Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran operasional dan gaji yang tidak sedikit untuk Satpol PP dan WH. Karena itu, pertanyakan pada diri sendiri, apakah kinerja kita sudah sepadan dengan apa yang kita terima?” katanya.
Ia menegaskan personel tidak boleh menerima hak apabila kewajiban sebagai aparatur justru dilalaikan.
“Jangan sampai kita menerima hak dari rezeki yang tidak halal akibat melalaikan tugas,” tegas Mukhlis.
Dalam kesempatan itu, Mukhlis juga memaparkan tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi Pemkab Bireuen akibat pemotongan dan penyesuaian sejumlah dana dari pemerintah pusat, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Desa.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut seluruh jajaran Pemkab Bireuen bekerja lebih efektif, profesional, dan bertanggung jawab. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus menghasilkan kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di akhir pengarahan, Mukhlis meminta Satpol PP dan WH segera menindaklanjuti berbagai catatan evaluasi. Ia menegaskan institusi tersebut harus kembali menjalankan fungsi sebagai penegak aturan dan penjaga ketertiban di Kabupaten Bireuen.
Pembenahan tersebut diharapkan membuat kinerja Satpol PP dan WH semakin efektif dalam menjaga ketertiban umum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
