Byklik.com | Agam – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat, Sabtu, 24 Januari 2026.
Peresmian hunian sementara tersebut dilaksanakan secara serentak di empat kabupaten, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi utama peresmian dipusatkan di Huntara Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.
Sementara itu, peresmian di tiga kabupaten lainnya diikuti secara daring dari lokasi huntara masing-masing.
Peresmian ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal sementara yang aman dan layak.
Berdasarkan data BNPB, tercatat sebanyak 4.742 rumah di Provinsi Sumatera Barat mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Dalam kegiatan tersebut, Menko PMK, Mendagri, dan Kepala BNPB secara simbolis menyerahkan kunci hunian sementara kepada perwakilan penerima bantuan. Total sebanyak 273 unit huntara telah dibangun dan tersebar di empat kabupaten terdampak di Sumatera Barat.
Selain peresmian huntara, pemerintah juga menyerahkan secara simbolis Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada penerima manfaat. Kegiatan ditandai dengan pemotongan pita sebagai simbol bahwa hunian sementara telah siap dihuni oleh masyarakat terdampak bencana.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara menjadi prioritas utama dalam masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
Menurutnya, keberadaan huntara diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan sementara bagi warga sebelum hunian tetap dibangun.
BNPB juga terus mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian. Hingga saat ini, sebanyak 2.279 kepala keluarga telah diusulkan sebagai penerima DTH. Dari jumlah tersebut, 1.867 rekening telah disiapkan, dan 1.393 bantuan DTH telah disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan pascabencana dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan ketepatan data penerima bantuan serta percepatan realisasi program pemulihan di wilayah terdampak.
BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan agar pembangunan hunian sementara dan penyaluran Dana Tunggu Hunian di Sumatera Barat berjalan tepat sasaran.
Pemerintah berharap langkah ini dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat terdampak, sekaligus menjadi fondasi pemulihan kehidupan pascabencana.***
