Byklik.com | Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan sejumlah strategi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Strategi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Hotel Daka, Banda Aceh, Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.
Tito yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyebutkan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah pemetaan dan verifikasi kondisi terkini di 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
“Pemetaan ini penting agar kita tahu ke mana harus bergerak dan strategi apa yang paling tepat diterapkan,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, hasil pemetaan membagi daerah terdampak ke dalam tiga kategori, yakni wilayah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Proses tersebut melibatkan pemerintah daerah agar data yang diperoleh sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan, Mendagri menekankan sejumlah langkah prioritas. Pertama, percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Untuk itu, pemerintah mendorong pengerahan tambahan personel TNI dan Polri, serta dukungan dari sekolah kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), guna mempercepat proses pembersihan sebelum memasuki bulan Ramadan.
“Kalau dikeroyok bersama-sama, TNI, Polri, dan sekolah kedinasan dimobilisasi, saya yakin daerah-daerah yang terdampak lumpur bisa segera bersih hingga ke rumah-rumah warga,” tegasnya.
Kedua, Mendagri menyoroti pentingnya mengaktifkan kembali roda pemerintahan daerah melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyebutkan, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan perubahan APBD dilakukan secara cepat, termasuk penyaluran dana transfer tanpa menunggu seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
“Mekanisme percepatan ini sangat dibutuhkan agar daerah terdampak memiliki modal untuk bergerak,” jelasnya.
Ketiga, penguatan dukungan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Mendagri mendorong optimalisasi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, serta bantuan tunai lainnya guna menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, khususnya sektor UMKM.
“Ketika masyarakat menerima bantuan, daya beli akan tumbuh dan perputaran uang kembali terjadi,” ujarnya.
Selain itu, Tito juga menekankan percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar penyaluran bantuan dapat segera dilakukan. Ia turut menyoroti pentingnya operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan yang berpotensi menghambat proses pemulihan, terutama di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Ke depan, Mendagri berencana menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di Aceh guna menghimpun data yang lebih rinci. Ia juga dijadwalkan meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Semakin detail datanya, semakin tepat penanganannya. Kita ingin bergerak cepat,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.***
