ByKlik.com | Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, secara resmi melantik Dewan Ekonomi Aceh (DEA) dalam sebuah acara yang digelar di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, pada Kamis (9/10/2025) malam. Pembentukan dewan ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi perumusan kebijakan ekonomi daerah yang lebih strategis dan kolaboratif.
Acara pelantikan ini disaksikan oleh sejumlah tokoh penting, termasuk anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, para penasihat dan anggota DEA, serta pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan, BUMN dan BUMD, lembaga ekonomi dan keuangan, serta para Kepala SKPA terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa pembentukan DEA merupakan langkah fundamental untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah yang lebih berbasis pengetahuan, kolaboratif lintas sektor, dan responsif terhadap dinamika global.
“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Kehadiran para pakar di dalamnya menunjukkan semangat baru yang akan menjadi modal dalam memajukan Aceh,” ujar Mualem, sapaan akrab gubernur.
Lebih lanjut, Mualem juga menyoroti pentingnya optimalisasi potensi besar Aceh di berbagai bidang, khususnya sektor perkebunan dan pertanian, guna membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi nasional.
“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi maju sebagaimana yang kita harapkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh daerah di Indonesia,” katanya.
Peran Utama DEA
Dewan Ekonomi Aceh diharapkan memegang peranan vital dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi daerah. Berikut adalah tujuh fungsi utama yang diemban oleh DEA:
- Menyusun analisis ekonomi berbasis data untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
- Memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi yang tepat.
- Menentukan arah sektor unggulan daerah.
- Menjadi mekanisme penyeimbang dalam implementasi kebijakan ekonomi.
- Mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital.
- Menjadi mitra pengendali kebijakan agar tetap efektif dan berkelanjutan.
- Mendukung kolaborasi lintas sektor dalam perumusan kebijakan.
