Byklik.com | Banda Aceh – Setahun setelah bencana ekologis melanda wilayah Beutong, Kabupaten Nagan Raya, masyarakat terdampak masih menghadapi berbagai persoalan pemulihan. Mulai dari kondisi hunian sementara (huntara), keterbatasan fasilitas pendidikan anak-anak, hingga ancaman banjir kembali menjadi kekhawatiran warga.
Keluhan tersebut disampaikan Ketua Perempuan Beutong Bersatu (PBB), Saudah atau yang akrab disapa Mak Wod, saat mengikuti aksi pengibaran bendera putih di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis, 19 November 2026.
Mak Wod mengatakan, hingga kini masyarakat belum mendapatkan kepastian mengenai pemulihan kehidupan mereka, terutama terkait tempat tinggal dan keberlanjutan pendidikan anak-anak. Menurutnya, warga membutuhkan lingkungan yang aman agar generasi mendatang memiliki tempat tinggal dan kehidupan yang layak.
Ia juga mempertanyakan keselamatan masyarakat apabila aktivitas pertambangan terus berlangsung di kawasan tempat tinggal mereka.
“Menjaga lingkungan kita supaya anak cucu kami nanti ada tempat berteduh dan tempat tinggal. Kalau dibuat tambang, kami harus dievakuasi ke mana? Itu yang membuat kami menderita,” kata Mak Wod.
Selain persoalan lingkungan, kondisi hunian sementara yang ditempati warga juga dinilai belum sepenuhnya memberikan kenyamanan dan rasa aman. Mak Wod mengungkapkan, sebagian masyarakat masih mengalami ketakutan, terutama pada malam hari, ketika mendengar suara orang maupun kendaraan di sekitar tempat tinggal mereka.
Persoalan pendidikan anak-anak turut menjadi perhatian. Ia menyebutkan, meskipun telah berlalu satu tahun sejak bencana, kegiatan belajar di lokasi huntara masih berlangsung dengan fasilitas terbatas. Bahkan, sejumlah anak disebut masih harus belajar dengan duduk di atas tanah.
“Sudah setahun, sekolah saja mati di huntara. Kita datang ke sekolah, anak-anak masih duduk di tanah. Hanya ada alas, kursi dan bangku yang tersedia. Bagaimana nasib anak-anak di Beutong? Belajarnya saja tidak dipedulikan pemerintah,” ujarnya.
Di sisi lain, warga juga belum memperoleh kepastian mengenai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana. Mak Wod berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan rumah permanen agar warga tidak terus bergantung pada hunian sementara.
Ia turut mempertanyakan petisi yang dibawa ke Jakarta dan memuat klaim bahwa masyarakat telah menerima investasi. Menurutnya, warga tidak mengetahui maupun menyepakati aspirasi yang disampaikan melalui petisi tersebut.
“Yang dibilang masyarakat sudah menerima investasi, sedangkan masyarakat tidak tahu apa-apa. Ini pemerintah, Pak Gubernur harus tahu bagaimana kejadian di Beutong,” katanya.
Mak Wod juga menyebutkan bahwa bencana yang melanda wilayah Beutong menyebabkan dua desa hilang. Kondisi tersebut, menurutnya, semakin memperlihatkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap pemulihan permukiman dan lingkungan masyarakat.
Kekhawatiran warga semakin meningkat setelah banjir kembali terjadi. Masyarakat masih dihantui ketakutan karena belum mendapatkan kepastian mengenai langkah penyelamatan apabila bencana serupa kembali melanda wilayah mereka.
Karena itu, Mak Wod menegaskan bahwa kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah pemulihan lingkungan, penyediaan rumah layak huni, dan fasilitas pendidikan yang memadai, bukan aktivitas pertambangan.
“Kami tidak butuh tambang. Kami butuh pulih. Buat hutan yang bagus, rumah yang bagus, sekolah yang bagus supaya anak-anak kami bisa sekolah,” ucapnya.
Melalui aksi pengibaran bendera putih tersebut, ia meminta pemerintah mengevaluasi aktivitas pertambangan dan segera mencabut izin tambang di kawasan yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
“Kami hari ini menuntut kepada pemerintah. Segera dicabut semua izin tambang. Kami tidak butuh tambang, kami butuh pemulihan,” tegasnya.











