HeadlineHukum & Kriminal

Kemkomdigi Tangani 26.869 Konten Pornografi Anak

Avatar
×

Kemkomdigi Tangani 26.869 Konten Pornografi Anak

Sebarkan artikel ini
Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2026. [Foto: Komdigi]

Byklik.com | Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menangani 26.869 konten pornografi anak sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026. Pemerintah menegaskan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan menghapus konten, tetapi harus disertai pelacakan pelaku, pembongkaran jaringan distribusi, dan perlindungan terhadap korban.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan penanganan kejahatan seksual terhadap anak di internet membutuhkan kerja sama lintas lembaga, termasuk pemerintah, kepolisian, dan perusahaan platform digital.

“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2026.

Menurut Meutya, perkembangan teknologi membuat pola penyebaran konten pornografi anak semakin kompleks. Materi bermuatan seksual dapat beredar melalui berbagai kanal digital, mulai dari media sosial, aplikasi percakapan hingga fitur siaran langsung.

Kondisi tersebut menuntut pengawasan yang lebih adaptif serta kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara platform digital.

Kompleksitas ancaman itu terlihat dari sejumlah pengungkapan kasus oleh kepolisian. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi Telegram untuk menjaring korban.

Baca Juga  PTPL Sabet WTP 2025, Bukti Tata Kelola Transparan

Selanjutnya, pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan enam orang sebagai tersangka.

Selain pola distribusi yang semakin beragam, Meutya juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk menghasilkan konten seksual menggunakan karakter maupun objek digital. Perkembangan ini menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan karena materi bermuatan seksual tidak selalu melibatkan representasi manusia secara nyata.

Ia juga menyoroti perbedaan penafsiran mengenai kategori pornografi antara pemerintah dan perusahaan platform digital. Menurutnya, aktivitas bermuatan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Meutya mengingatkan perusahaan teknologi agar tidak hanya mengandalkan pedoman komunitas atau community guidelines internal dalam menentukan kelayakan suatu konten. Standar internal platform harus tetap mengacu pada hukum nasional, terutama ketika menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia.

“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” jelasnya.

Untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Baca Juga  Wamen Nezar: Indonesia Kuasai 40 Persen Ekonomi Digital ASEAN

Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab penyelenggara platform digital dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko bagi anak.

Meutya menegaskan, perlindungan anak di ruang digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Perusahaan teknologi juga harus berperan aktif mengawasi konten pada platform masing-masing.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat melakukan pemutusan akses secara langsung terhadap setiap konten yang berada dalam sistem platform tanpa keterlibatan penyelenggara layanan digital tersebut.

Karena itu, perusahaan platform didorong meningkatkan investasi dalam teknologi moderasi konten dan memperkuat pengawasan untuk mencegah penyebaran materi ilegal, termasuk konten pornografi yang membahayakan anak.

“Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten,” tegasnya.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah juga menjadi kebutuhan penting untuk menghadapi modus kejahatan digital yang terus berkembang.

Pemahaman terhadap teknologi, kemampuan investigasi di ruang digital, serta koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar penanganan kejahatan tidak berhenti pada penghapusan konten, tetapi juga menjangkau pelaku dan jaringan di balik penyebarannya.

“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua, baik di Kemkomdigi maupun dari pihak kepolisian,” pungkas Meutya.