Byklik.com | Banda Aceh – Tim Patroli Berbasis Masyarakat (Community Patrol Team/CPT) mencatat 1.286 temuan selama memantau Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Pemantauan tersebut dilakukan dengan menyusuri jalur hutan kampung sepanjang 404 kilometer di sejumlah wilayah Aceh.
Dari total temuan tersebut, sebanyak 706 merupakan tumbuhan, 306 satwa, 175 fitur alami, 90 temuan nonalami, serta sembilan indikasi kejahatan kehutanan.
Hasil patroli yang melibatkan lima Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK) itu dipaparkan dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu, 18 November 2026.
Manajer Legal dan Advokasi Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA), Muhammad Fahmi, mengatakan pemantauan melibatkan 104 anggota yang tergabung dalam lima tim patroli dari sejumlah kawasan hutan kampung di Ekosistem Leuser.
Selama patroli, anggota mencatat berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditemukan di sepanjang jalur penyusuran. Temuan tumbuhan meliputi tanaman obat dan pohon langka. Sementara itu, temuan satwa mencakup jejak dan sarang hewan liar, seperti sarang orangutan, cakaran beruang, serta jejak harimau dan beruang madu.
“Data tumbuhan yang ditemukan mencakup tanaman obat dan pohon langka. Sementara temuan satwa meliputi jejak dan sarang satwa liar, seperti sarang orangutan, cakaran beruang, serta jejak harimau dan beruang madu,” kata Fahmi.
Dari lima kelompok yang terlibat, LPHK Peteri Pukes di Kampung Mendale, Aceh Tengah, mencatat jumlah temuan terbanyak, yakni 440 temuan. Kelompok tersebut juga menempuh jalur patroli terpanjang dengan total 132,88 kilometer.
Selain mendata keanekaragaman hayati, tim patroli menemukan sejumlah indikasi aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan. Di wilayah LPHK Bunin, Aceh Timur, tim menemukan jerat harimau pada Agustus 2026.
Temuan lainnya tercatat di wilayah LPHK Lhok Batee Intan, Aceh Barat Daya. Pada September 2026, tim menemukan knalpot senso yang mengindikasikan adanya aktivitas pembalakan liar.
Sementara itu, di wilayah LPHK Peteri Pukes, Aceh Tengah, ditemukan tujuh indikasi pembalakan liar dan pembakaran lahan selama periode Mei hingga Oktober 2026. Adapun LPHK Nenggeri Linge di Aceh Tengah mencatat persoalan tumpang tindih izin pertambangan seluas 52 hektare yang dikategorikan sebagai persoalan tenurial atau penguasaan lahan.
Fahmi menjelaskan, temuan yang mengarah pada dugaan pelanggaran kehutanan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Polisi Kehutanan, dan aparat penegak hukum.
“Temuan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kehutanan selanjutnya menjadi dasar koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Polisi Kehutanan, dan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, satu kali patroli CPT berlangsung selama lima hari dengan melibatkan lima hingga tujuh anggota. Kegiatan diawali dengan persiapan dan penentuan jalur berdasarkan peta grid, kemudian dilanjutkan dengan penyusuran kawasan hutan.
Setiap anggota mencatat koordinat lokasi temuan menggunakan GPS dan mendokumentasikan objek yang dijumpai. Data tersebut kemudian diperiksa sebelum diunggah ke situs data lembaga. Jika menemukan indikasi pelanggaran berat, tim berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk proses penanganan lebih lanjut.
Selain memperkuat pemantauan kawasan hutan, CPT juga membuka ruang partisipasi perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan. Keterlibatan tersebut terlihat di LPHK Peteri Pukes, LPHK Lhok Batee Intan, dan Kelompok Cendana.
Para perempuan yang terlibat turut melakukan pendataan tanaman obat serta mengoperasikan perangkat pendukung patroli, seperti GPS, drone, dan aplikasi Avenza Maps.
Keterlibatan masyarakat dalam patroli tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga Ekosistem Leuser. Selain mendokumentasikan keanekaragaman hayati, pemantauan berbasis kampung juga membantu mendeteksi lebih dini berbagai ancaman terhadap kawasan hutan dan menjadi bahan koordinasi untuk penanganan oleh instansi berwenang.









