Byklik.com | Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan seluas sekitar delapan hektare di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, pihak UI telah menyatakan kesediaan menyediakan lahan di wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul.
Menurut dia, kawasan Hutan Kota UI memiliki luas lebih dari 100 hektare. Dari kawasan tersebut, sekitar delapan hektare direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Meski demikian, pemanfaatan lahan tersebut belum sepenuhnya final. Masih diperlukan koordinasi dan penyelesaian administrasi, termasuk penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak UI.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.
Gus Ipul berharap proses administrasi dan penyusunan kerja sama dapat segera diselesaikan sehingga rencana pembangunan sekolah tersebut dapat direalisasikan.
Sebelum pembangunan dimulai, Kemensos, Pemprov DKI Jakarta, dan pihak UI akan meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan sekolah.
“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” ungkapnya.
Perluasan Sekolah Rakyat di Margaguna
Selain membahas rencana pembangunan sekolah baru di lahan UI, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta juga menyinggung perluasan lahan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan.
Perluasan tersebut direncanakan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia melalui relokasi fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta.
“Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya,” kata Gus Ipul.
Pembahasan ini menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Perlinsos Digital Libatkan RT dan RW
Dalam bidang perlindungan sosial, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta juga membahas penguatan kerja sama untuk pemutakhiran data dan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Pelaksanaannya direncanakan melalui deklarasi Perlinsos Digital di DKI Jakarta dengan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, serta pilar-pilar sosial.
Mereka akan dilibatkan sebagai relawan Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat memperbarui data dan melakukan registrasi ulang penerima bansos secara digital.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap kualitas dan akurasi data penerima bantuan sosial dapat ditingkatkan sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Bahas Uji Coba Kebijakan bagi Penyandang Disabilitas
Pertemuan itu juga membahas rencana uji coba atau piloting Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.
Uji coba kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, terjangkau, dan setara.
Sektor transportasi dan kesehatan menjadi beberapa bidang yang menjadi perhatian dalam rencana pelaksanaan kebijakan tersebut.
Melalui kerja sama pemerintah pusat dan daerah, kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan publik.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos M. Hasan Chabibie, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.***











