Byklik.com | Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota berinisial AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa, 10 November 2026.
Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Dalam persidangan, AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, pelaksanaan sidang KKEP merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny dalam keterangannya,Selasa, 10 November 2026.
Sidang KKEP berlangsung selama lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko selaku ketua komisi, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, serta tiga anggota komisi lainnya.
Atas putusan tersebut, AS telah mengajukan banding melalui mekanisme yang berlaku. Permohonan itu selanjutnya akan diproses oleh Komisi Banding.
Johnny menegaskan, penjatuhan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan internal Polri sekaligus memastikan setiap personel bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan terhadap personel lain yang diduga melakukan pelanggaran juga akan dilanjutkan. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan. Menurut Johnny, pelaksanaan sidang tersebut akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan seluruh tahapan persidangan berjalan sesuai prosedur dan hak setiap pihak yang terlibat tetap terpenuhi.
Anam mengatakan, para pihak telah diberikan kesempatan yang sama untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan selama persidangan.
“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.
Selain penegakan kode etik, Johnny juga menyampaikan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Ia mengatakan, Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri untuk mendalami informasi terkait dugaan tersebut.
Sementara itu, penyelidikan terkait dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih berlangsung di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
Johnny menyebut sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Polri juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi dalam proses penanganan perkara tersebut.
“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Johnny kembali menegaskan komitmen Polri untuk melaksanakan pembenahan internal secara konsisten. Ia mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk turut mengawal proses penegakan hukum dan kode etik sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas institusi.
“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat,” pungkasnya.***
