Byklik.com | Banda Aceh – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendesak Pemerintah Aceh mengambil peran aktif dalam mendorong investigasi yang transparan dan penegakan kepastian hukum terkait bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.
Desakan itu disampaikan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 9 November 2026.
Pertemuan tersebut membahas langkah penanganan pascaperistiwa, meliputi investigasi, kepastian hukum, serta pemulihan hak-hak para korban.
Dalam pertemuan tersebut, Anis menegaskan bahwa bentrokan di Pidie tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Menurutnya, terdapat latar belakang sosial, hukum, dan politik yang perlu ditelusuri untuk mengungkap akar persoalan yang melatarbelakangi insiden tersebut.
Ia menilai, penyelesaian kasus harus disertai keseriusan pemerintah dalam memperjuangkan keadilan serta memastikan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang menjadi korban.
Anis mengungkapkan, terdapat dua persoalan utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi atas bentrokan yang terjadi di Kabupaten Pidie.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Selain mendorong investigasi, Anis juga menyoroti tanggung jawab pemulihan terhadap para korban. Menurutnya, Pemerintah Aceh harus memiliki sikap dan posisi yang jelas dalam mendorong penyelesaian kasus tersebut, mengingat bentrokan itu telah mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.
Ia mengatakan, keluarga korban saat ini menantikan penyelesaian kasus melalui jalur hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh diharapkan tidak hanya memantau perkembangan penanganan kasus, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mendorong investigasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anis menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Ia berharap Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat, termasuk hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, mengatakan bahwa berbagai saran dan masukan dari Komnas HAM akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh.
Menurut Taufik, Pemerintah Aceh akan terus memantau perkembangan penanganan peristiwa tersebut. Hasil pertemuan dengan Komnas HAM juga akan dilaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Taufik.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Syakir; Kepala Biro Hukum, Amrizal J. Prang; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar; serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara itu, dari pihak Komnas HAM RI hadir Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah; Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh, Cut Ernawati; serta anggota Komnas HAM Aceh, Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.
