Byklik.com | Banda Aceh – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan alasan penundaan agenda orasi ilmiah yang semula dijadwalkan berlangsung di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis, 5 November 2026.
Penundaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan menyusul adanya sejumlah masyarakat yang berencana menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di lingkungan DPRA.
Hal itu disampaikan Yusril kepada awak media di Banda Aceh, Jumat, 6 November 2026. Ia mengatakan, keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi agar situasi tetap aman dan kondusif.
“Kami melihat situasinya agar tetap kondusif. Kami mengetahui ada beberapa anggota masyarakat yang menyampaikan dan melakukan unjuk rasa di DPRA, yang akan disampaikan di hadapan Menteri. Karena itu, kami mengambil langkah untuk menunda pidato atau orasi tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Yusril.
Menurutnya, agenda orasi ilmiah tersebut sebelumnya telah direncanakan bersama pihak DPRA. Namun, perkembangan situasi menjelang pelaksanaan kegiatan membuat penjadwalan ulang dinilai perlu dilakukan.
Dalam orasi ilmiah tersebut, Yusril sedianya membahas tiga persoalan strategis yang berkaitan dengan Aceh. Ketiganya meliputi perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), penyelesaian persoalan tanah Blang Padang, serta kedudukan dan keabsahan Bendera Aceh atau Bulan Bintang.
Yusril mengatakan, ketiga persoalan tersebut bukan hal baru. Pembahasannya telah beberapa kali dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk anggota DPRA, baik dalam pertemuan di Jakarta maupun melalui forum lainnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai kekhususan Aceh, persoalan bendera, dan status tanah Blang Padang pernah menjadi perhatian dalam pertemuan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang turut dihadiri Ketua DPRA.
Meski telah berulang kali dibicarakan, sejumlah persoalan tersebut hingga kini belum mencapai penyelesaian akhir.
Yusril menegaskan, penundaan orasi ilmiah tidak berarti pembahasan berbagai persoalan strategis Aceh tersebut dihentikan. Pemerintah masih membuka ruang komunikasi dengan pihak terkait untuk melanjutkan pembahasan melalui agenda yang akan dijadwalkan kembali.
“Jadi ini hanya pertimbangan untuk mencegah saja. Alhamdulillah, kemarin mereka datang ke DPRA dan tidak terjadi apa-apa. Nanti kita jadwalkan kembali,” ujarnya.
