Byklik.com | Banda Aceh – Usulan pendirian Peradilan Niaga Syariah (Commercial Sharia Court) di Aceh mulai memasuki tahap tindak lanjut. Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kini tengah menyiapkan Naskah Akademik dan draf rancangan undang-undang sebagai landasan pembentukan lembaga peradilan khusus tersebut.
Kepastian itu disampaikan Ketua Kamar Agama MA RI, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum, saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Banda Aceh, Senin malam, 2 November 2026.
Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan kunjungan tersebut secara khusus membahas tindak lanjut surat Wali Nanggroe mengenai usulan pendirian Peradilan Niaga Syariah.
“Kedatangan saya hari ini adalah untuk menginformasikan kepada Yang Mulia Paduka Wali Nanggroe Aceh mengenai tindak lanjut dari surat beliau terkait rencana pendirian Peradilan Niaga Syariah. Karena pembentukannya harus melalui undang-undang, Mahkamah Agung saat ini telah menyusun Naskah Akademik dan draf rancangannya,” ujar Yasardin dalam jamuan makan malam tersebut.
Menurut Yasardin, pembentukan peradilan khusus itu membutuhkan landasan hukum setingkat undang-undang. Karena itu, MA mulai membangun komunikasi dan menyosialisasikan rencana tersebut kepada sejumlah instansi pemerintah yang berkaitan dengan proses pembentukan regulasi.
Instansi yang menjadi sasaran sosialisasi antara lain Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Dalam rencana pengembangannya, Peradilan Niaga Syariah tidak hanya akan dibentuk di Aceh. MA juga merencanakan kehadiran lembaga tersebut di sejumlah kota yang dinilai strategis bagi perkembangan ekonomi syariah nasional.
“Rencananya, Peradilan Niaga Syariah ini akan didirikan di beberapa titik strategis Indonesia, termasuk Aceh, Jakarta, Semarang, dan Makassar,” kata Yasardin.
Wali Nanggroe menyambut positif tindak lanjut tersebut. Ia menilai Aceh memiliki relevansi kuat sebagai salah satu lokasi pembentukan Peradilan Niaga Syariah mengingat daerah ini menerapkan Syariat Islam.
“Saya sangat berbesar hati dan senang sekali atas kedatangan Yang Mulia Bapak Dr. Yasardin beserta rombongan dari Jakarta. Ini merupakan respons yang sangat baik atas usulan kita. Sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam, Aceh merupakan lokasi yang paling tepat dan relevan untuk pembentukan Peradilan Niaga Syariah ini,” ungkapnya.
Kehadiran peradilan khusus tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa bisnis, perbankan, dan industri halal yang semakin berkembang, baik di Aceh maupun secara nasional.
Pertemuan itu turut dihadiri Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Drs. H. Zulkifli Yus, M.H., beserta jajaran. Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Dr. Mohammad Raviq dan unsur Majelis Tuha Peut, Prof Syahrizal Abbas.[]
