Byklik.com | Banyumas – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi keterlibatan 8.217 Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ribuan agen tersebut berperan membantu masyarakat melakukan registrasi ulang dan pemutakhiran data perlindungan sosial melalui sistem digital.
Apresiasi itu disampaikan Gus Ipul saat memberikan arahan dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu, 1 November 2026.
Gus Ipul menyebutkan, sebanyak 8.217 orang dari berbagai unsur masyarakat di Banyumas telah bergabung menjadi Agen Perlinsos. Mereka membantu masyarakat, khususnya keluarga yang pernah menerima bantuan sosial (bansos), melakukan registrasi ulang melalui sistem perlindungan sosial digital.
Berdasarkan data yang disampaikan Gus Ipul, sebanyak 209.176 kepala keluarga (KK) di Banyumas telah masuk dalam Sistem Perlindungan Sosial. Jumlah tersebut mencapai 32,21 persen dan disebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
“Banyumas, kita buktikan Pak Bupati, yang masuk Sistem Perlinsos kita ada 209.176 Kepala Keluarga atau 32,21 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional, Banyumas istimewa,” kata Gus Ipul.
Kegiatan tersebut diikuti 3.540 peserta yang terdiri atas perwakilan RT/RW se-Kabupaten Banyumas, Agen Perlinsos, operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), perwakilan kecamatan, sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH), serta siswa Sekolah Rakyat.
Ribuan peserta memenuhi seluruh tribun GOR Satria. Suasana kegiatan juga dimeriahkan berbagai penampilan siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Banyumas, mulai dari drama musikal, tari gumebyar, karate, silat, pidato tiga bahasa, paduan suara, hingga pembacaan puisi.
Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan data perlindungan sosial yang akurat dan mutakhir. Menurut dia, proses tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pilar-pilar sosial, hingga perangkat RT dan RW.
“Kita bangun Indonesia dari Kabupaten Banyumas, jadi kita malam ini kumpul untuk menjadikan Banyumas sebagai Kabupaten terbaik dalam rangka menghadirkan data yang akurat, dan tentu itu akhirnya untuk Indonesia sejahtera,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sistem perlindungan sosial digital dikembangkan dengan mengintegrasikan berbagai basis data milik pemerintah. Integrasi tersebut mencakup data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), PT PLN, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.
“Jadi datanya terhubung dengan Dukcapil, terhubung dengan Samsat, terhubung dengan ATR/BPN, terhubung dengan PLN, terhubung dengan BPJS Kesehatan, terhubung dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan nanti akan terhubung dengan semua data milik pemerintah,” jelasnya.
Gus Ipul menegaskan, Agen Perlinsos tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan masyarakat sebagai penerima bansos. Menurut dia, penilaian kelayakan dilakukan melalui sistem yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Adapun Agen Perlinsos bertugas mendampingi masyarakat dalam proses registrasi ulang dan pemutakhiran data. Masyarakat yang ingin mengajukan diri sebagai calon penerima bansos juga diberikan kesempatan untuk mendaftar melalui mekanisme yang tersedia.
“Karena datanya ini sudah terhubung jadi nanti akan ketahuan semua. Maka itu dalam Perlinsos digital ini, sekarang kita daftar ulang seluruh keluarga masyarakat yang pernah menerima bansos, kita daftar ulang bagi yang menginginkan dapat bansos, diperbolehkan untuk daftar,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul juga berdialog dengan sejumlah Agen Perlinsos yang aktif membantu masyarakat melakukan pendaftaran. Salah satunya Muhammad Mubarok, perangkat Desa Cilongok yang telah membantu mendaftarkan 360 orang.
Mubarok menjelaskan, sistem perlindungan sosial digital memudahkan proses pemutakhiran data, termasuk melalui mekanisme usul dan sanggah. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila hasil penilaian tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Saya pernah mendaftarkan warga masyarakat, itu ternyata hasilnya adalah tidak layak, tapi di kondisi di lapangan itu seharusnya layak mendapatkan bantuan. Sehingga saya ajukan sanggahan, sesuai dengan kondisi ekonomi. Sekarang hasilnya sudah berubah,” kata Mubarok.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, penerapan sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi diharapkan dapat menekan tingkat kesalahan data atau margin of error dalam penentuan penerima bansos.
Menurut Sadewo, keakuratan data menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
“Tujuan kita sama, dari Pak Menteri, dari saya, dari masyarakat, dari pemerhati sosial. Tujuannya adalah penerimaan manfaat adalah betul-betul tepat sasaran,” kata Sadewo.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Supomo, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Agus Priyanggodo, jajaran pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian Sosial, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Banyumas.***
