Byklik.com | Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diduga dioplos dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Dalam peninjauan di Toko/Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X Nomor 46A, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 28 Oktober 2026, Amran menyebut sekitar 600 ton beras ditemukan dalam kasus tersebut.
Amran mengecam dugaan praktik tersebut karena beras SPHP ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Meski demikian, mekanisme dugaan pengoplosan, jalur distribusi, volume keseluruhan beras yang terlibat, dan pihak yang bertanggung jawab masih perlu dipastikan melalui proses hukum.
“Ini adalah biadab, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi, ini dioplos, dirampok ini. Ini biadab ini,” ujar Amran kepada wartawan di lokasi.
Menurut Amran, beras SPHP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Karena itu, dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi untuk memperoleh keuntungan melalui penjualan dengan harga lebih tinggi harus ditindaklanjuti secara serius.
Ia mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pangan nasional di tengah tantangan global. Dugaan penyimpangan distribusi beras bersubsidi, menurut dia, berpotensi merugikan masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.
“Kita ini berjibaku tidak tidur siang malam, dimaki, dicaci maki, kita sampai teman-teman sakit untuk swasembada beras, mempertahankan pangan pada saat kondisi dunia krisis pangan, energi, dan air. Indonesia alhamdulillah bisa bertahan, tetapi ada orang yang masih tidak punya adab, tidak punya perasaan, beras negara dioplos,” katanya.
Dugaan Selisih Harga Beras SPHP
Amran menjelaskan bahwa beras SPHP diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kelompok desil 1 hingga desil 5 dalam pengelompokan kesejahteraan masyarakat.
“Beras ini untuk saudara-saudara kita yang berada di bawah kemiskinan, desil 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Ini sangat dibutuhkan, tetapi mereka masih bisa melakukan perampokan yang dilakukan ini,” ujarnya.
Ia mengatakan informasi awal yang diterimanya menyebutkan sekitar 600 ton beras ditemukan dalam kasus tersebut. Amran menduga jumlah beras yang terkait dengan praktik itu berpotensi mencapai ribuan ton. Namun, perkiraan tersebut masih harus dikonfirmasi oleh aparat penegak hukum.
“Yang jelas penemuan saat ini sekarang 600 ton, berarti ini ribuan ton. Ini sudah tidak sehat ini,” katanya.
Amran juga menyebut beras SPHP tersebut dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Beras itu diduga kemudian dioplos atau dikemas ulang untuk dipasarkan sebagai beras premium dengan harga Rp17.000 per kilogram.
“Ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi. Ini dibongkar, kita jual hanya Rp12.500, dibongkar kemudian dijual Rp17.000 ke pasar,” ujarnya.
Dugaan perubahan kemasan dan penjualan kembali tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan mekanisme yang terjadi, jumlah beras yang terlibat, serta potensi kerugian yang ditimbulkan. Pihak-pihak yang diduga terkait tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah hingga terdapat pembuktian melalui proses hukum.
Polisi Diminta Telusuri Asal dan Jalur Distribusi
Amran meminta kepolisian menelusuri asal beras, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ia juga meminta agar potensi kerugian dihitung setelah data dan fakta terkait perkara diperjelas.
“Kami sebagai Menteri Pertanian, kami memohon kepada kepolisian, ini dibongkar sampai akar-akarnya,” tegasnya.
Amran menyebut informasi awal yang diterimanya mengarah pada gudang Perum Bulog di Kelapa Gading sebagai salah satu titik asal beras. Informasi tersebut masih perlu diverifikasi untuk memastikan asal beras, jalur penyaluran, dan pihak yang bertanggung jawab.
Ia menegaskan akan mengambil tindakan terhadap pegawai Kementerian Pertanian apabila terbukti terlibat dalam penyalahgunaan beras bersubsidi. Tindakan tersebut, kata dia, dapat berupa pemberhentian dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada dari Kementerian Pertanian, dipecat! Saya pecat. Kalau saya tahu sebentar, sore, saya sudah pecat. Ini enggak boleh,” ujarnya.
Terkait kemungkinan keterlibatan pegawai Bulog, Amran menyatakan tidak ingin menyampaikan tuduhan tanpa bukti. Ia meminta agar dugaan keterlibatan pihak mana pun dibuktikan melalui penyidikan dan ditindak sesuai ketentuan hukum.
Mentan Apresiasi Kepolisian
Dalam kesempatan tersebut, Amran menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Jakarta Timur beserta jajaran, termasuk unsur Intelkam, atas upaya pengungkapan dugaan penyalahgunaan beras SPHP tersebut.
Ia menilai penanganan perkara itu penting untuk melindungi masyarakat dan menjaga tata kelola pangan nasional.
“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia, bukan saya. Petani berterima kasih dan masyarakat Indonesia yang konsumsi beras 286 juta orang, mengucapkan terima kasih kepada kepolisian,” katanya.
Amran juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan tertulis dari Kementerian Pertanian kepada jajaran kepolisian yang dinilai berkontribusi dalam pengungkapan perkara tersebut.
Menurutnya, beras merupakan komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Gangguan terhadap distribusi dan tata niaga beras dapat memengaruhi keterjangkauan harga serta daya beli masyarakat.
“Ini menyelamatkan pangan kita. Tahu, beras itu vital. Ingat, kalau krisis pangan, itu berdampak pada krisis politik dan konflik sosial terjadi,” ujarnya.
Amran berharap pengusutan perkara tersebut dapat mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, mencegah praktik serupa terulang, serta memastikan program SPHP berjalan sesuai tujuannya, yakni menjaga pasokan dan membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.***
