Byklik.com | Jambi – Presiden Prabowo Subianto menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai total Rp125 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi.
Bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan delapan pemerintah kabupaten guna memperkuat penanggulangan kebakaran serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni seusai mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur Jambi Al Haris dan jajaran terkait di Gedung VVIP Bandara Sultan Thaha, Jambi, Selasa, 27 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, Raja Juli Antoni mengatakan kondisi karhutla di Jambi menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan tiga minggu sebelumnya. Meski demikian, upaya penanganan dan pencegahan tetap perlu dilanjutkan untuk mengantisipasi munculnya kebakaran baru.
“Alhamdulillah, keadaan Jambi jauh lebih baik ketimbang tiga minggu lalu ketika saya datang ke sini,” ujar Raja Juli Antoni.
Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, tidak terdeteksi titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) pada saat pemantauan. Namun, pemeriksaan langsung di lapangan masih menemukan indikasi kebakaran di dua lokasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Menhut mengatakan prakiraan hujan hingga 2 November 2026 dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan operasi pembasahan dan pendinginan lahan. Setelah periode tersebut, patroli gabungan akan diperkuat untuk mengantisipasi munculnya titik api baru, terutama di wilayah rawan kebakaran dan kawasan bergambut.
Banpres Rp125 Miliar Disalurkan dalam Dua Tahap
Raja Juli Antoni menjelaskan, bantuan tahap pertama mencapai Rp85 miliar, sedangkan tahap kedua sebesar Rp40 miliar. Dengan demikian, total bantuan yang disalurkan untuk mendukung penanganan karhutla di Jambi mencapai Rp125 miliar.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden mempunyai perhatian khusus kepada masyarakat Jambi. Sudah dua kali turun Banpres, bantuan presiden yang pertama sejumlah Rp85 miliar dan kemudian minggu yang lalu juga ada Banpres tahap kedua sebesar Rp40 miliar. Jadi total Rp125 miliar,” kata Raja Juli Antoni.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan penggunaan bantuan dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Koordinasi dengan aparat penegak hukum sejak tahap perencanaan juga dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain untuk mendukung operasi pemadaman, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan guna memperkuat kesiapsiagaan, termasuk melalui penyediaan peralatan dan sarana pendukung pencegahan karhutla.
Gubernur Jambi Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat
Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla. Menurut dia, bantuan tersebut membantu mengatasi kendala operasional petugas di lapangan, termasuk keterbatasan peralatan dan biaya penanganan kebakaran.
Dukungan itu juga memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni Kementerian Kehutanan, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan karhutla.
“Alhamdulillah, dengan adanya bantuan presiden pada kami, saya ingatkan tidak ada lagi keragu-raguan rekan-rekan bekerja,” ujar Al Haris.
Ia menegaskan, pemerintah daerah bersama satuan tugas terkait akan terus melakukan upaya penanganan untuk memastikan kebakaran dapat dikendalikan.
“Tinggal kita bekerja memastikan bahwa api di Jambi tidak ada lagi, berkat dukungan semua pihak api di Jambi sudah mulai landai hari ini,” lanjutnya.
Sementara itu, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan konsistensi operasi di lapangan serta partisipasi masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta unsur terkait lainnya akan terus memperkuat upaya pencegahan, pemadaman, pembasahan, dan patroli hingga kondisi dinyatakan aman.
Kementerian Kehutanan juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat diminta segera melaporkan indikasi kebakaran kepada aparat setempat, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), atau posko pengendalian karhutla terdekat.***
