Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, menilai usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai redefinisi tindak pidana korupsi tidak diperlukan. Ia menegaskan, penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam undang-undang.
Nasir mengatakan, upaya pemberantasan korupsi seharusnya difokuskan pada pembenahan tata kelola pemerintahan dan penguatan integritas penyelenggara negara, bukan mengubah definisi korupsi yang dinilainya berpotensi mempersempit ruang penindakan.
“Pertama, coba Pak Luhut baca UU Tipikor, ada beberapa jenis yang disebut korupsi. Penyuapan adalah satu bentuknya,” kata Nasir dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, Luhut seharusnya menyampaikan langkah konkret kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa.
Nasir juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum dengan melibatkan berbagai institusi terkait. Lembaga yang perlu dilibatkan antara lain Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut dia, evaluasi tersebut diperlukan untuk memperbaiki penanganan perkara korupsi, termasuk mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan hingga persidangan.
“Selama ini kalau mau jujur, hampir semua terdakwa korupsi yang disidangkan di pengadilan dikenai pasal-pasal yang sama,” ujarnya.
Selain evaluasi regulasi dan penegakan hukum, Nasir menekankan pentingnya memperkuat integritas aparat penegak hukum (APH). Ia mengusulkan perbaikan sistem penggajian sebagai salah satu langkah untuk mendukung profesionalisme aparat.
“Indonesia sudah lama nyaman dengan sistem penggajian yang rendah terhadap aparat penegak hukumnya,” kata Nasir.
Ia juga meminta pemerintah membangun integrity criminal justice system atau sistem peradilan pidana yang berintegritas secara menyeluruh. Menurutnya, koordinasi antarlembaga penegak hukum harus diperkuat agar penanganan perkara korupsi berjalan terintegrasi, konsisten, dan terukur.
Nasir menilai, perbedaan pemahaman mengenai definisi dan penanganan tindak pidana korupsi di antara institusi penegak hukum perlu menjadi bagian dari evaluasi tersebut.
“Usulan Pak Luhut patut ditolak karena berpotensi semakin terstruktur, sistematis, dan masifnya korupsi yang menyebabkan uang negara dibawa lari oleh koruptor kerah putih dan kelas kakap. Apa pun alasannya, usulan Pak Luhut ahistoris dan layak ditolak,” tegasnya.
Nasir turut menanggapi pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menilai usulan redefinisi korupsi tersebut layak dipertimbangkan.
Ia menegaskan, penyuapan tidak dapat dipisahkan dari persoalan kerugian negara. Praktik tersebut, menurut dia, berpotensi memengaruhi kebijakan pemerintah agar menguntungkan kelompok tertentu dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat luas.
“Suap menyuap adalah pintu terjadinya kerugian keuangan negara. Itu sebabnya, subjek penindakan tipikor itu adalah penyelenggara negara. Jika ada pihak swasta yang terlibat, karena dia melakukan penyuapan terhadap penyelenggara negara,” ujarnya.
Nasir berpandangan, praktik suap dapat menyebabkan kebijakan publik lebih menguntungkan segelintir pihak daripada masyarakat secara luas. Karena itu, ia meminta pemerintah memprioritaskan pembentukan penyelenggara negara yang bermartabat serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
