Byklik.com | Jakarta – Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20–21 Oktober 2026. Dalam keputusan yang sama, BI menetapkan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen dan Lending Facility sebesar 6,50 persen.
Selain kebijakan suku bunga, BI menyiapkan langkah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menambah likuiditas perbankan, mendorong penyaluran kredit, serta memperluas transaksi ekonomi dan keuangan digital.
Salah satu kebijakan utama ialah menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata secara bertahap. Untuk Bank Umum Konvensional (BUK), GWM diturunkan dari 9 persen menjadi 7 persen. Sementara itu, GWM Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) turun dari 7,5 persen menjadi 5,5 persen.
Penyesuaian tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni mulai 1 November dan 1 Desember 2026. Kebijakan ini ditempuh melalui penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
BI menyatakan bauran kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal serta mempertahankan inflasi pada sasaran 2,5 persen, dengan deviasi plus-minus 1 persen, pada 2026 dan 2027.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit ke sektor riil, perluasan pembayaran digital, dan penguatan infrastruktur sistem pembayaran.
BI Perkuat Stabilisasi Rupiah
Bank Indonesia menilai ketidakpastian ekonomi global masih tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, tingginya harga minyak dan sejumlah komoditas, serta arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS).
Tekanan di pasar keuangan global turut memengaruhi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Pada 20 Oktober 2026, nilai tukar rupiah tercatat Rp17.985 per dolar AS, melemah 0,61 persen dibandingkan posisi akhir September 2026.
Menurut BI, pelemahan tersebut dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter AS, dan sentimen investor asing di pasar saham.
Untuk merespons perkembangan itu, BI mengoptimalkan intervensi valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
BI juga memperkuat insentif instrumen lindung nilai DNDF dan swap untuk mendukung pendanaan luar negeri, termasuk investasi portofolio, pinjaman luar negeri perbankan, dan investasi langsung asing.
Selain itu, insentif transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra dilanjutkan untuk mendorong diversifikasi transaksi valuta asing.
BI mencatat kebijakan insentif yang diberlakukan sejak Juni 2026 telah menarik aliran masuk modal asing sebesar 9,9 miliar dolar AS hingga 20 Oktober 2026.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2026 mencatat surplus 3,55 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan surplus bulan sebelumnya sebesar 0,12 miliar dolar AS.
Investasi portofolio asing pada triwulan III 2026 mencatat arus keluar bersih sebesar 0,08 miliar dolar AS. Namun, hingga 19 Oktober 2026, aliran investasi portofolio asing pada triwulan IV tercatat masuk bersih sebesar 0,66 miliar dolar AS.
Cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 tercatat sebesar 146,3 miliar dolar AS. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Pertumbuhan Ekonomi Diprakirakan 4,9–5,7 Persen
Di tengah ketidakpastian global, BI menilai perekonomian Indonesia masih berdaya tahan. Konsumsi rumah tangga tetap terjaga dengan dukungan stimulus fiskal pemerintah dan membaiknya ekspektasi konsumen.
Investasi juga tumbuh positif, terutama ditopang investasi pemerintah dan mulai menguatnya peran investasi swasta. Dari sisi eksternal, ekspor nonmigas meningkat, meskipun pemanfaatan momentum kenaikan harga komoditas ekspor dinilai masih perlu diperkuat.
BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen. Prospek tersebut didukung stimulus pemerintah, membaiknya ekspektasi pelaku ekonomi, serta penguatan berbagai sumber pertumbuhan.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diprakirakan sekitar 3 persen, sedangkan tekanan inflasi global diperkirakan masih tinggi, sekitar 4,6 persen. BI juga menyoroti kemungkinan berlanjutnya kebijakan moneter ketat di negara maju, termasuk AS.
Inflasi September Tercatat 3,28 Persen
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan 3,19 persen pada Agustus 2026.
BI menjelaskan inflasi inti turun menjadi 2,84 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) tercatat 3,25 persen, terutama dipengaruhi penurunan tarif angkutan udara.
Sebaliknya, inflasi kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) meningkat menjadi 5,03 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi penurunan produksi di sejumlah daerah sentra, terutama akibat gangguan cuaca.
Untuk mengendalikan inflasi, BI menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan.
Kredit Perbankan Tumbuh 13,26 Persen
Pertumbuhan kredit perbankan pada September 2026 tercatat 13,26 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang kredit investasi yang meningkat 23,20 persen, kredit modal kerja 11,89 persen, dan kredit konsumsi 4,86 persen.
BI mencatat fasilitas kredit yang belum digunakan atau undisbursed loan mencapai Rp2.562,57 triliun, setara 21,70 persen dari total plafon kredit yang tersedia.
Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tercatat 8,22 persen secara tahunan. BI memprakirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 berada dalam kisaran 8–12 persen.
Dari sisi ketahanan perbankan, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Agustus 2026 tercatat 24,10 persen. Adapun rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada pada level 2,11 persen secara bruto dan 0,84 persen secara neto.
BI juga melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar melalui KLM untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor prioritas. Hingga minggu pertama Oktober 2026, insentif KLM yang diperoleh perbankan tercatat Rp458,5 triliun, terdiri atas Rp336,4 triliun melalui kanal pembiayaan dan Rp122,1 triliun untuk pendalaman pasar uang.
Selain itu, BI mempertahankan sejumlah ketentuan makroprudensial, termasuk rentang Rasio Intermediasi Makroprudensial sebesar 84–94 persen.
BI juga memperpanjang ketentuan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) sebesar 100 persen untuk kredit atau pembiayaan properti bagi bank yang memenuhi kriteria hingga 31 Desember 2027. Ketentuan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor baru paling sedikit 0 persen juga diperpanjang untuk periode yang sama.
Transaksi Digital Tumbuh 39,24 Persen
Di sektor sistem pembayaran, volume transaksi pembayaran digital pada triwulan III 2026 mencapai 18,09 miliar transaksi, tumbuh 39,24 persen secara tahunan.
Transaksi melalui mobile payment meningkat 45,55 persen, sedangkan transaksi melalui internet payment tumbuh 14,26 persen. Transaksi QRIS juga meningkat 75,80 persen secara tahunan, didukung pertumbuhan jumlah pengguna menjadi 70,6 juta dan jumlah pedagang (merchant) menjadi 49,4 juta.
Transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 1.631 juta transaksi atau tumbuh 31,78 persen secara tahunan. Nilai transaksinya mencapai Rp4.049 triliun, meningkat 33,91 persen.
Untuk memperluas penggunaan pembayaran digital, BI akan memperluas kerja sama QRIS antarnegara melalui uji coba koridor Timor-Leste dan Hong Kong mulai triwulan IV 2026. BI juga akan memperluas implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) serta menyiapkan pengaturan data sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan pelindungan data pribadi.
BI menegaskan koordinasi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya akan terus diperkuat. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.***
