Byklik.com | Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) merekomendasikan pembekuan sementara aktivitas Pondok Pesantren Dar Et Tauhid di Kota Bekasi, Jawa Barat, menyusul dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang tersangka. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi santri sekaligus memastikan proses pendidikan tetap berjalan selama penanganan kasus berlangsung.
Rekomendasi itu disampaikan Direktorat Jenderal Pesantren kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Pelaku dalam kasus tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Bekasi Kota.
“Kami sudah memberikan rekomendasi agar seluruh aktivitas kepesantrenan dan asrama Pondok Pesantren Dar Et Tauhid dihentikan hingga ditetapkan pengasuh pesantren pengganti yang lebih kapabel dan pesantren memiliki tata kelola perlindungan anak yang memadai,” kata Direktur Jenderal Pesantren, Basnang Said, di Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2026.
Meski aktivitas kepesantrenan dan asrama dibekukan sementara, Kemenag memastikan hak pendidikan para santri tetap terpenuhi. Pembelajaran akan dilaksanakan melalui skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau mekanisme lain yang memungkinkan.
Basnang mengatakan, para santri Pondok Pesantren Dar Et Tauhid saat ini telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Kemenag juga meminta Kanwil Kemenag Jawa Barat memfasilitasi perpindahan santri ke satuan pendidikan lain apabila diminta orang tua atau wali.
“Selama masa pembekuan sementara, kami memastikan hak pendidikan seluruh santri tetap terpenuhi, misalnya melalui PJJ. Kami juga minta kepada Kanwil Kemenag Provinsi untuk memfasilitasi perpindahan para santri ke satuan pendidikan lain atas permintaan orang tua/wali masing-masing,” ujarnya.
Direktur Pemberdayaan Pesantren, Yusi Damayanti, mengatakan Kemenag telah berkoordinasi dengan Yayasan Perguruan Islam Dar Et Tauhid untuk menetapkan pengasuh pesantren pengganti.
Menurut Yusi, pengasuh baru harus memiliki pengetahuan dan perilaku keagamaan yang baik, serta menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan anak. Calon pengasuh juga tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan proses hukum yang sedang berjalan.
“Penetapan pengasuh akan dilakukan dengan verifikasi Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dengan melibatkan FKPP dan MUI Kota Bekasi,” kata Yusi.
Kemenag juga meminta agar pengasuh, pendidik, maupun tenaga kependidikan yang terlibat dalam perbuatan asusila diberhentikan dari jabatan dan tugasnya. Sementara itu, pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus segera dinonaktifkan dari seluruh tugas, dilarang berinteraksi dengan santri selama proses hukum berlangsung, serta tidak diperkenankan tinggal di lingkungan pondok pesantren.
Yusi menegaskan, aktivitas pesantren belum dapat dibuka kembali sebelum lembaga tersebut memenuhi persyaratan perlindungan anak. Persyaratan itu mencakup tata kelola perlindungan anak yang jelas, dilengkapi dokumen dan komitmen untuk mencegah kekerasan fisik maupun seksual.
Pembekuan sementara ini menjadi bagian dari upaya Kemenag memastikan lingkungan pendidikan keagamaan tetap aman bagi santri. Penetapan pengasuh baru dan penerapan sistem perlindungan anak menjadi prasyarat penting sebelum kegiatan pesantren kembali berjalan normal.
